Mahfud MD Tanggapi Santai Soal Menteri Jokowi Ikut Bursa Capres di Pilpres 2024

Sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut bakal maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024.

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pras./Kompas.com
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD . 

 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA- Sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut-sebut bakal maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024.

Menko Polhukam Mahfud MD ikut angkat bicara merespons isu tersebut.

Mahfud menilai, tidak ada masalah jika ada menteri yang menyatakan diri menjadi capres dalam Pilpres 2024.

“Kalau bicara moral, standarnya beda-beda masing-masing orang, tetapi di mana-mana, menjadi menteri boleh menyatakan diri jadi capres,” kata Mahfud MD saat memberikan keterangan, Sabtu (16/4/2022).

Menurut Mahfud MD, jika sistem pemerintahan suatu negara presindensiil maka menteri bisa menjadi presiden. Sementara jika sistemnya parlementer, maka menteri bisa menjadi perdana menteri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu kemudian mencontohkan, di Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton menyatakan diri menjadi capres saat ia masih memegang jabatan menteri.

Baca juga: Nama Airlangga Hartarto Tak Muncul di Survei Capres Litbang Kompas, Golkar Jatim: Tak Apa-apa

Di Indonesia, juga ada sederet nama yang bersiap menjadi capres saat masih menjabat menteri, seperti Jusuf Kalla dan Agum Gumelar.

“Yang tidak boleh itu, kalau sudah memenuhi syarat mendaftarkan diri jadi capres, baru dia (menteri) harus mengundurkan diri, kecuali presiden dan wakil presiden hanya cuti saat kampanye,” katanya.

Mahfud MD berpendapat, sumber rekrutmen kepemimpinan nasional bisa berasal dari kabinet. Sebab, berjuang menjadi menteri itu juga karier politik dan menjadi capres juga bagian dari perjalanan karier politik.

Selain itu, ia juga tidak menampik sumber rekrutmen kepemimpinan nasional juga bisa berasal dari ormas, seperti Wakil Presiden (Wapres) Ma’aruf Amin.

Baca juga: SPIN: 71,8 Persen Publik Tak Percaya Klaim Luhut dan Cak Imin soal Big Data

“Yang penting tinggal masyarakat memilih atau tidak,” kata Mahfud MD.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved