Nama Airlangga Hartarto Tak Muncul di Survei Capres Litbang Kompas, Golkar Jatim: Tak Apa-apa
Nama Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, ke dalam survei elektabilitas calon presiden 2024 yang dirilis Litbang Kompas.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Nama Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, ke dalam survei elektabilitas calon presiden 2024 yang dirilis Litbang Kompas.
DPD I Partai Golkar Jawa Timur pun memberikan tanggapan terkait tidak masuknya ketum Golkar tersebut.
”Tanggapannya tidak masalah dan tidak apa-apa. Kami melihatnya biasa saja,” kata Ketua DPD I Golkar Jawa Timur, M Sarmuji, dikutip dari Antara, Rabu (23/2/22).
Menurut Sarmuji, semua survei yang digunakan partai politik sebagai cermin, dan mereka menghormati hasilnya karena dilakukan menggunakan metodologi ilmiah.
“Hasil survei tersebut tetap kami perhatikan dengan seksama,” ujarnya.
Baca juga: Bukan Prabowo, Ganjar Atau Anies, 38,8 Persen Masyarakat Pilih Tokoh Ini Jadi Presiden 2024
Menurut dia, semua hasil dari lembaga survei merupakan sarana untuk memacu kinerja Partai Golkar.
“Bagi kami survei bagus tidak membuat lengah, survei buruk tidak menjadikan lemah. Survei itu akan lebih memacu kerja partai. Kami akan tetap berjuang semaksimal mungkin sampai Pemilu sebagai juri terbaik yang menentukan hasilnya,” kata Sarmuji.
Dibandingkan dengan hasil pemilihan umum, Sarmuji secara khusus menyoroti perolehan suara Partai Golkar.
Ia memaparkan, pada Oktober 2018, elektabilitas Golkar di survei lembaga yang sama hanya 6,2 persen, lalu pada Maret 2019 mencapai 9,4 persen, padahal hasil Pemilu 2019 sebesar 12,31 persen.
Baca juga: Cak Imin Usul Pemilu 2024 Diundur, Punya Tiga Alasan Kuat untuk Jokowi
Sementara itu, Golkar Jatim berkomitmen akan mengawal dan memenangkan Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024 mendatang.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar juga telah memerintahkan seluruh kader se-Tanah Air berkewajiban menyukseskan ketua umumnya sebagai calon presiden pada 2024.
"Kalau ada kader yang masih bertanya kesanggupan ketua umum maka pantas dipertanyakan. Sebab, ini adalah perintah musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Golkar, Zainudin Amali, beberapa waktu lalu saat konsolidasi pengurus di Surabaya.
Berita ini telah tayang di Kompas.tv
