BEM SI Batal Demo ke Istana dan Alihkan ke Gedung DPR, Ini 4 Tuntutan Mereka
BEM Seluruh Indonesia memutuskan memindahkan lokasi aksi ke depan gedung DPR RI.
"Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi hal yang sifatnya anarkis dan kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga sampai tuntas dan itu semuanya akan kita proses," katanya seperti dilansir Kompas.com, Senin (11/4/2022).
Kapolri juga meminta kerja sama antara peserta aksi dan pihak kepolisian
Sebab, dengan adanya antisipasi penumpang gelap, maka aspirasi yang disampaikan bisa tersalurkan dengan baik.
"Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise."
"Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.
Kapolri juga berharap aksi unjuk rasa dapat berjalan aman, tertib, dan aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan.
bahkan, Kapolri memberikan perintah bagai jajarannya untuk mengawal dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Dikatakannya, Polri berkomitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. "Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi,"
"Apalagi, karena saat ini bulan Ramadan, kesucian dan kekhusyukan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Milani Resi/Daryono/Rizki Sandi Saputra) (Kompas.com/Rahel Narda)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jelang Demo BEM SI, Tuntutan Tak Lagi Ditujukan ke Jokowi hingga Peringatan Kapolri pada Penyusup
Baca juga: Waspada Penyusup Dalam Aksi Mahasiswa, Bila Ketahuan Kapolri Bakal Tindak Tegas
Baca juga: 11 April 2022 Mahasiswa Demo di Jakarta, BEM di Jambi Ganti Aksi Jadi Audiensi dengan Gubernur