Sudah Final! Jokowi: Jangan Ada Lagi yang Menyuarakan Pemundaan Pemilu
Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan dengan tegas tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," tegas Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Presiden juga mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," katanya.
Baca juga: AHY Pertanyakan Rakyat Dukung Presiden 3 Periode: Rakyat yang Mana?
Seperti diberitakan sebelumnya, ada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang melemparkan wacana soal penundaan Pemilu 2024.
Pertama, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menter Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Melansir Kontan, Bahlil mengatakan tidak ada yang bisa melarang untuk menyatakan pendapatnya terkait dengan penundaan pemilu.
"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," ujar Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Bagi Bahlil, wacana penundaan pemilu termasuk sebuah pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa.
Sebab dalam sebuah negara demokrasi, menyatakan sebuah pendapat, termasuk penundaan pemilu, adalah sesuatu hal yang wajar.
"Itu (penundaan pemilu) wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana, boleh atau tidak, monggo diselesaikan di sini," katanya.
Baca juga: Cak Imin Siap Dipanggil Megawati Soal Penundaan Pemilu 2024
Apalagi, lanjut Bahlil, dari sisi investasi, penundaan pemilu dinilai baik dengan catatan dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme perundang-undangan (UU).
"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata dia.
Selain Bahlil, ada juga Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengungkapkan bahwa dirinya memiliki big data yang menunjukkan dukungan rakyat pada penundaan pemilu.
