Militer Rusia Kepung Kota Mariupol, 160.000 Warga Terperangkap dan Menangis Minta Diselamatkan

TRIBUNJAMBI.COM - 160.000 warga sipil terperangkap di kota yang kini sedang dikepung militer Rusia.

Ratusan ribu warga itu menangis meminta pertolongan untuk segera diselamatkan.

Hal itu dikatakan  Wali Kota Mariupol Vadym Boichenko.

"Sayangnya, ada cukup banyak warga sipil yang tersisa di kota Mariupol yang terkepung. Perkiraan kami, sekitar 160.000 orang tinggal di Mariupol yang tidak cocok untuk dihuni saat ini," kata Boichenko.

Vadym Boichenko bilang, saat ini di Kota Mariupol tidak tersedia air, listrik, komunikasi dan sebagainya.

"Ttidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada pemanas, tidak ada komunikasi, ini benar-benar mengerikan. Ini penghinaan yang dihadapi setiap penduduk Mariupol hari ini karena pendudukan Rusia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata," katanya.

Seperti dikutip dari laman Ukrinform, Senin (28/3/2022), Vadym Boichenko menegaskan. warga Mariupol perlu dievakuasi dan harapan ini tidak pernah pupus.

"Kami hidup dengan harapan ini. Sekarang misalnya, 26 bus sedang menunggu untuk bisa pergi ke Mariupol demi tujuan evakuasi. Sayangnya, hari ini tidak ada keputusan yang diambil untuk memindahkan mereka," ujarnya.

"Di bawah ancaman tembakan, pengemudi heroik kami berusaha untuk sampai ke tempat-tempat di mana penduduk Mariupol mungkin menunggu, dan mereka menunggu dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kesempatan seperti itu. Namun tidak semuanya berada dalam kendali kami. Sayangnya, kami sekarang berada di tangan para penjajah (Rusia) di sini," kata Vadym Boichenko.

Seperti mayoritas warga Ukraina, Vadym Boichenko berharap rekan dan mitra Eropa akan membantu mengatur evakuasi warga sipil dari Mariupol.

Perlu diketahui, agresi Rusia menyebabkan bencana kemanusiaan di Mariupol.

Pasukan Rusia disebut sudah membombardir warga sipil tak bersenjata dan memblokir bantuan kemanusiaan.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara itu pada 24 Februari lalu bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para Kepala Republik Donbass, ia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus.

Operasi ini dilakukan untuk melindungi orang-orang 'yang telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun'.

Namun demikian, pemimpin Rusia itu menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.