Menkominfo Usulkan Pemilu 2024 di Indonesia Pakai Sistem e-voting, Ini Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM - Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 diusulkan pakai sistem internet voting atau e-voting.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang mengusulkan penerapan e-voting tersebut.

Johnny G Plate beralasan, sistem pemungutan suara Pemilu dengan e-voting banyak dilakukan beberapa negara.

“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/03/2022).

Johnny G Plate mencontohkan, satu negara yang terdepan dalam pengadopsian pemungutan suara digital yakni Estonia.

Estonia sudah melaksanakan Pemilu melalui sistem e-voting yang bebas, adil dan aman sejak 2005 lalu.

"Ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” kata Johnny G Plate.

Menurut Johnny G Plate, digitalisasi tahapan Pemilu juga tengah berlangsung di India.

Dikatakannya, Komisi Pemilihan Umum di India telah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi tengah mengembangkan teknologi blokchain.

Johnny G Plate mendorong Indonesia melakukan benchmark, studi tukar informasi, pengetahuan serta pengalaman dengan India terkait pelaksanaan e-voting tersebut

“Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting). Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita," katanya.

Johnny G Plate menjelaskan, tahapan pemungutan suara secara elektronik telah digunakan di 34 negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Pelaksanaan e-Voting melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.

Menurut Johnny G Plate, yang perlu diperhatikan bukan hanya proses Pemilu secara digital saja. Namun, kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan Pemilu termasuk saat verifikasi dan re-verifikasi data.

“Ini perlu kita perhatikan betul-betul dan tren digitalisasi Pemilu pun dapat dilihat dari ragam visi dan pengadopsiannya dalam tahapan pemungutan suara di beberapa negara di dunia," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca juga: Pemilu 2024 Dipastikan Tetap Terlaksana, Kotak Suara Kardus Masih Dipakai

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Tetap Jalan, KPU dan Komisioner Baru Tak Terpengaruh Isu Penundaan

Baca juga: KPU Usulkan Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 Triliun, Honor Petugas KPPS Naik