KPU Usulkan Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 Triliun, Honor Petugas KPPS Naik

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut, terakhir usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diusulkan ke DPR sebesar Rp 76 triliun.

Ilham mengatakan, lebih dari separuh anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk honor penyelenggara, yakni petugas ad hoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Petugas kita itu ada jutaan. Kalau itu (honor KPPS) dinaikkan maka konstruksi anggaran 54 persen untuk honor penyelenggara," terang Ilham ketika ditemui di Kantor KPU RI, Selasa (22/3/2022).

Ilham mengaku telah menghitung secara detil mengenai anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut.

Dia menilai menjadi sulit untuk mengurangi besaran anggaran tersebut karena kenaikan honor petugas ad hoc yang sangat dibutuhkan.

"Itu saya kira make sense untuk dinaikkan. Kemudian kalau untuk mobil, kantor, itu minta di-take down, ya kami akan lihat bagaimana daerah menjadi prioritas untuk renovasi dan gedungnya," kata Ilham.

Baca juga: Hasbullah Dituntut 6 Tahun 6 Bulan Penjara Terkait Kasus Dana Hibah KPU Tanjabtim

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi sempat mengungkapkan bakal menaikkan honorarium petugas KPPS pada Pemilu 2024 menjadi sekitar Rp 1 juta.

Jumlah tersebut meningkat 100 persen dibandingkan pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Pada pemilu kala itu, honorarium yang diterima ketua KPPS hanya sebesar Rp 550.000. Sementara jumlah honorarium yang diterima anggota KPPS sebesar Rp 500.000 per orang.

"Kita awalnya idealnya ingin menaikkan sekurang-kurangnya setara dengan UMR," kata Pramono.

Terkait dengan anggaran Pemilu 2024, Pramono menjelaskan, sebenarnya pembahasan dilakukan untuk per tahun anggaran.

Misalnya saja pada tahun 2022 ini APBN telah mengalokasikan anggaran untuk pemilu nasional sebesar Rp 400 miliar, dari usulan yang diajukan KPU sebesar Rp 8 triliun.

Baca juga: Pegawai Eselon III DKI Jakarta Cairkan Cek Rp35 Miliar Usai Pensiun, KPK Buru-buru Lakukan Ini

Kebutuhan anggaran pada tahun ini sendiri dialokasikan untuk penataan daerah pemilihan, rekrutmen KPPS di luar dan di dalam negeri, serta pemutakhiran data pemilih.

"Di luar itu dilakukan kegiatan-kegiatan misalnya sosialisasi, penyusunan regulasi, penguatan struktur teknologi informasi misalnya, jadi pos-pos untuk anggaran itu misalnya alokasinya," kata Pramono.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Pemilu 2024 Diusulkan Rp 76 Triliun, Ketua KPU: 54 Persen untuk Honor Petugas KPPS"