Pemilu 2024
Tidak Ada Penundaan, Mahfud Tegaskan Pemerintah Siapkan Pelaksanaan Pemilu 2024
Mahfud MD mengatakan, agenda ini dibatalkan karena dikhawatirkan menimbulkan isu liar di tengah masyarakat.
TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah kembali menegaskan tidak ada penundaan Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD bilang, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mahfud MD memastikan pemerintah bekerja secara profesional dalam mempersiapkan pesta demokrasi pada 2024.
“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan wapres (wakil presiden) serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan partai politik di DPR silakanlah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya,” katanya kepada awak media saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (20/3/2022).
Terkait rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022) pihak Kemenko Polhukam memastikan dibatalkan.
Mahfud MD mengatakan, agenda ini dibatalkan karena dikhawatirkan menimbulkan isu liar di tengah masyarakat.
“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu 2024. Itu kita batalkan,” itunya.
“Itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” sambung Mahfud MD.
Dikatakan Mahfud MD, di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat.
Berbeda ketika di era Orde Baru di mana partai politik hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak boleh bicara.
“Partai politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik,” kata Mahfud MD.
“Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, beredar dokumen surat undangan berkop Kemenko Polhukam akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan.
Dari dokumen yang tersebar, surat bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukm Djaka Budi Utama pada Rabu (16/3/2022).