PDI-P Kritik Luhut Soal Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Hasto: Bicara Dalam Kapasitas Apa

TRIBUNJAMBI.COM - Menko Marinves Luhut Pandjaitan diminta untuk klarifikasi soal pemilih Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto bilang, pihaknya mengajak semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo jangan memiliki pendapat berbeda dengan presiden menyangkut isu Pemilu 2024.

Menurut Hasto Kristiyanto, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto soal pernyataan Luhut Pandjaitan yang klaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” katanya, Senin (14/3/2022).

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” sambung Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden jangan membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Sebab, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi

Hasto Kristiyanto bilang, Luhut sebaiknya refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Harusnya, politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Hharus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” katanya.

“Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Bisa Ciptakan Krisis, PDI-P Tetap Tegas Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. PDI-P akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” katanya.

Hasto Kristiyanto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Pak Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.

Seperti diketahui, Jumat (11/3/2022) Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo.

Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan itu berdasar analisis big data yang dimiliki pemerintah.

Dikatakan Luhut Binsar Pandjaitan, saat ini pemerintah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.

Dari data tersebut, sebagian masyarakat ingin kondisi sosial politik di Indonesia ini tenang.

Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, mereka lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Jokowi tidak masalah jika Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu.

Baca juga: 62,3 Persen Masyarakat Termasuk Pemilih Jokowi Setuju Pemilu Digelar 14 Februari 2024

Baca juga: Politisi PDI-P Ini Pertanyakan Klaim Penundaan Pemilu, Partai Yang Menolak Kuasai Parlemen

Luhut Binsar Pandjaitan bilang, ada pihak-pihak yang merasa ketakutan jika penundaan Pemilu benar-benar terjadi.

"Kalau nggak setuju rame-rame ya nggak masalah, Pak Presiden juga nggak masalah, tapi orang pada takut aja yang sudah pengen jadi (presiden) ketunda," katanya.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin maju dalam Pemilu 20224.

"Kalau saya sih nggak, tahun 2024 saya sudah 77 tahun, saya sudah nggak kepengen jadi (presiden)," ujarnya.

Jika nantinya Jokowi tiga periode, Luhut Binsar Pandjaitan hanya ingin menjadi penasehat presiden.

Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa menjabat menteri bukanlah hal yang mudah.

"Kalau pak jokowi tiga periode nih, opung berhenti?" ujar Deddy Corbuzier.

"Cukup, saya kalaupun diminta jadi penasehat aja, kalau jadi gini lagi cukup lah, tahu diri, capek ngurus republik ini, jangan orang pikir gampang," pungkasnya. (tribun network/yuda/malvin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Diminta Klarifikasi, PDIP Ingatkan para Menteri Tak Buat Pernyataan yang Jadi Energi Negatif