Berita Jambi
Puluhan Siswa SMA Negeri 3 Muaro Jambi Demo di Depan Kantor Gubernur, Ini Tuntutan Mereka
Puluhan siswa SMA Negeri 3 Muaro Jambi menggeruduk Kantor Gubernur Jambi menuntut pencopotan jabatan Kepala Sekolah SMAN 3 Muaro Jambi.
Penulis: Monang Widyoko | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Puluhan siswa SMA Negeri 3 Muaro Jambi menggeruduk Kantor Gubernur Jambi menuntut pencopotan jabatan Kepala Sekolah SMAN 3 Muaro Jambi.
Aksi yang dilakukan pada Kamis (10/3/2022) pagi ini, sebelumnya para siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.Namun puluhan siswa itu tak menemui Kadisdik karena sedang tidak berada di tempat.
Sama seperti pada aksi demo yang dilakukan siswa di halaman SMA Negeri 3 Muaro Jambi beberapa waktu lalu, para siswa meminta Gubernur dan pihak terkait untuk mencopot jabatan kepala sekolah karena siswa menduga adanya penggunaan dana iuran siswa dan komite yang tidak jelas.
"Tuntutan kami masih sama untuk mencopot jabatan kepsek, kami menuntut kejelasan penggunaan uang iuran pergelaran seni dan komite," kata Deo Yahmadi satu di antara siswa SMA Negeri 3 Muaro Jambi.
Deo menerangkan, selama ini para siswa dimintai uang iuran pensi sebesar Rp 75 ribu tiap tahunnya.
Namun pergelaran seni tidak pernah dilaksanakan sejak beberapa tahun belakangan.
"Alasannya pandemi, tidak ada dana. Padahal sekolah lain boleh melaksanakan pensi dengan prokes, bilang tidak ada dana sementara para siswa sudah iuran, dikemanakan uang iuran pensi kami," ungkapnya.
Selain tuntutan kejelasan uang pensi, para siswa ini juga menuntut kejelasan uang komite sekolah.
Para siswa mengaku tiap bulan membayar uang komite sebesar Rp50 ribu. Uang tersebut juga digunakan sebagai uang komputer. Sedangkan siswa tidak menikmati fasilitas komputer disekolah.
"Kami tidak menikmati fasilitas komputer disekolah, alasan Kepsek karena tidak ada pelajaran komputer, lalu uangnya kemana katanya untuk perawatan dan kebersihan komputer," papar Deo.
Senada dengan Deo, Alfin Fikri siswa SMA Negeri 3 Muaro Jambi juga mengakui hal yang sama.
Dirinya merasa sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Sekolah tidak menunjukkan perubahan pada prestasi siswa dan sekolah.
"Tidak ada kegiatan yang mendukung peningkatan skil siswa, seperti pensi tidak ada juga kegiatan lainnya setiap mengajukan kegiatan dibilang tidak ada anggaran, lalu kemana uang komite, uang pensi dan dana bos, sedangkan pembangunan di sekolah juga tidak ada, saya dari 2020 bayar uang pensi tapi sampai sekarang tidak ada kegiatannya," ungkapnya.
Selain itu, siswa juga menyayangkan masih adanya siswa yang belum mendapatkan seragam sekolah.
"Untuk anak-anak kelas sepuluh sudah tujuh bulan nggak dapat seragam batik sekolah, info terbaru kemarin setelah kami demo baju batiknya datang tapi belum semua, padahal anak-anak sudah bayar seragam," katanya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ariansyah, bersama Sekretaris Disdik Provinsi Jambi, M Syahran, menerima aspirasi para siswa tersebut.
Dikatakan Ariansyah, dirinya bersama pihak terkait telah menerima aspirasi yang disampaikan para siswa dan akan segera menindak lanjuti tuntutan siswa SMA Negeri 3 Muaro Jambi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pihaknya mengimbau siswa tetap fokus untuk belajar dan mempercayakan pada pemerintah.
"Akan dipelajari dan akan ada tim yg turun untuk mengatakan itu benar atau salah yakni auditornya, tugas kalian adalah belajar dan aspirasi ini sudah diterima dan dipelajari untuk ditindak lanjuti namun butuh proses, " kata Ariansyah.
Dirinya meyakini akan memanggil bersangkutan bersama Inspektorat, yang menjadi ranahnya.
"Tetap ada sanksi, terima kasih masukan adek yang selama ini kita tidak tau sekarang kita tahu, akan kita coba investigasi, namun tidak bisa ditentukan waktunya hasilnya tapi sesegara mungkin, " lanjut Ariansyah.
Baca juga: Puluhan Siswa SMA 3 Muaro Jambi Demoi Kepsek yang Dinilai Tak Bawa Kemajuan
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Langsung Aspirasi Demo Buruh Terkait JHT
Baca juga: Usulan Penundaan Pemilu, Anggota DPRD Provinsi Jambi Ini Sebut Dapat Melukai Demokrasi