Pemilu 2024
Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dari Beberapa Partai, Ini Sikap Prabowo Subianto
Prabowo Subianto menghormati Undang-Undang Dasar 1945 menanggapi isu penundaan Pemilu 2024.
TRIBUNJAMBI.COM - Munculnya wacana Pemilu 2024 dari beberapa partai, banyak menuai kritikan.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga angkat bicara menanggapi berkembangnya isu Pemilu 2024 ditunda.
Prabowo Subianto menghormati Undang-Undang Dasar 1945 menanggapi isu penundaan Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Prabowo Subianto lewat juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Terkait wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat," katanya dalam keterangan video, Selasa (1/3/2022).
Dikatakan Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo Subianto terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik.
Baik tokoh partai politik maupun tokoh lainnya untuk menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 ini.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya belum dapat berkomentar terkait wacana penundaan Pemilu 2024
Ia mengatakan, partainya belum menanggapi usulan karena baru berupa wacana yang bergulir di antara beberapa elite partai politik.
Namun, jika wacana itu kemudian disampaikan dan menjadi proses politik di DPR atau MPR, Partai Gerindra baru akan menanggapinya.
Proses politik yang dimaksud yaitu revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Kecuali, apabila ada proses politik, itu baru ada tanggapan dan itu pun adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo," katanya.
Sufmi Dasco Ahmad juga memastikan, Partai Gerindra tetap melakukan konsolidasi nasional guna persiapan Pemilu 2024.
Menurutnya, konsolidasi nasional akan terus dilakukan selama usulan penundaan pemilu masih berupa wacana.
"Konsolidasi partai kan kita memang terus, ada isu, enggak ada isu, ya kita memang sudah dari dulu, sudah ada time table yang mesti kita ikuti," ujar Wakil Ketua DPR ini.