Jika Terbukti Banyak Pelanggaran, DPRD Provinsi Jambi Minta PT BKS Ditutup

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi II DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat pada Selasa (15/2), dihadiri oleh pihak Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Provinsi Jambi dan pihak PT Bahama Karya Semesta (BKS) membuka sejumlah permasalahan yang terjadi.

Syamsul Ridwan, anggota DPRD Provinsi Jambi dapil Sarolangun menyebutkan sejumlah kejanggalan dan temuan di lapangan.
Termasuk keluhan masyarakat terkait dengan kehadiran tanggul milik perusahaan yang menyebabkan terendamnya hektaran sawah milik petani.

"Terbuka semua dari rapat ini, dari provinsi bilang ada kejanggalan, dari dewan saat ke lapangan banyak temuan, keluhan masyarakat yang banjir karena tanggul yang di buat oleh perusahan," ungkapnya.

Meskipun memang kata Syamsul Ridwan jika bicara dampak sosial, Ia meyakini ada dampak positif. Misalnya ada berapa persen tenaga lokal yang dipekerjakan oleh PT BKS.

Namun, tetap saja dengan dampak negatif pembangunan tanggul tersebut dirasakan pula oleh banyak masyarakat.

"Kalau bapak sekda tegas, kalau ini merupakan pelanggaran. tutup saja. Rasanya, kalau di saya tidak ada negosiasi dari perusahaan lagi, kami lebih tegas lagi," ucapnya.

"Kalo perusahan mau perbaiki masalah banjir ini, ada poin yang bisa kita putuskan, ayo sama-sama kita terima. Tapi kalo ini tidak ada niat baik. Kami siap untuk berada di depan masyarakat," pungkasnya.

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Minta PT BKS Diberi Sanksi Tegas Jika Tidak Mau Ikuti Aturan

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Minta Masalahan Dugaan Perusakan Lingkungan oleh PT BKS Dibawa ke Kementerian

Baca juga: Hasil Rapat Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi akan Disampaikan ke Kemendagri