Satu Desa di Sarolangun Tidak Cairkan Dana Desa, Kadesnya Kini Diperiksa Kejaksaan

Desa Lindung di Sarolangun tidak mencairkan dana desa tahap tiga dan tahap empat, apa masalahnya?

Penulis: Rifani Halim | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunnews.com
ilustrasi Dana Desa. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Satu desa di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tidak mencairkan dana desa tahap tiga dan tahap empat dikarenakan kepala desanya tersandung kasus tindak pindana korupsi.

Saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan di Tipikor Jambi.

Kepala dinas PMD kabupaten Sarolangun Mulyadi menyebutkan, Kepala Desa Lidung ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu pemerintah Desa Lidung hanya dapat mencairkan dana desa tahap satu dan tahap dua.

"Karena tersangka. Tapah satu itu yang mencairkan PJ sebelumnya, tahap kedua dicairkan oleh pelaksana tugas," ungkap Mulyadi belum lama ini.

Lanjutnya, pencairan dana desa tahap ketiga dan empat tidak dapat dicairkan. Dikarenakan terkendala oleh waktu pencairan dana desa.

Dia menjelaskan, mengenai adminstrasi Desa Lidung saat ini. Pihaknya akan menerima ketentuan dari Bupati Sarolangun. Namun Bupati Sarolangun juga berhak mengajukan untuk tidak mencairkan Dana Desa Lidung.

"Semua tergantung dari pak bupati. Kecuali BLT, yang wajib-wajib akan tetap di salurkan," ungkapnya.

Baca juga: Dana Desa Kabupaten Sarolangun Mencapai Rp 67 Miliar, Berasal Dari Ini

Di sisi lain, Mulyadi mengatakan, program P2DK akan terus dilaksanakan hingga akhir 2022. Meski massa jabatan Bupati Sarolangun dan wakil Bupati Sarolangun saat ini akan berakhir pada bulan Mei mendatang.

"Untuk 2023 belum kita pikirkan, yang jelas itu tergantung dari pimpinan. Karena ini Perda, mungkin bisa di cabut, cuma tergantung lagi dari pimpinan," jelasnya.

Sedangkan dari pihak Dina PMD kabupaten Sarolangun tetap melaksanakan ketentuan sesuai rekomendasi pimpinan. Jika pimpinan akan mengamanatkan untuk diteruskan, maka pihaknya akan meneruskan.

Dia menjelaskan, peruntukan P2DK pada tahun 2022 tetap sama dengan yang telah dilakukan oleh para pemerintah desa sebelumnya.

"Didaerah tertentu bisa melakukan pembibitan di skala desa. Seperti bibit pinang, sawit. Ada menu tambahan, dibolehkan kegiatan lain yang sesuai dengan rekomendasi bupati," tutupnya.

Baca juga: 7 Desa di Sarolangun Tak Kunjung Ajukan Pencairan Dana Desa, Dinas PMD Akui Ada Masalah

(Tribun Jambi / Rifanihalim)

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved