Berita Sarolangun

Dana Desa Kabupaten Sarolangun Mencapai Rp 67 Miliar, Berasal Dari Ini

Kabid Anggaran BPKAD Sarolangun Setiadi menyampaikan, untuk ADD 2022 telah terpenuhi 10 persen dari DAU yang ditambah dengan DBH. 

Penulis: Rifani Halim | Editor: Rahimin
Mohamad Trilaksono dari Pixabay
Ilustrasi - Dana Desa Kabupaten Sarolangun Mencapai Rp 67 Miliar, Berasal Dari Ini 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sarolangun, mencatat dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 670 Miliar.

Untuk 10 persen Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 terpenuhi mencapai Rp 67 miliar.

Kabid Anggaran BPKAD Sarolangun Setiadi menyampaikan, untuk ADD 2022 telah terpenuhi 10 persen dari DAU yang ditambah dengan DBH. 

Lanjutnya, terjadi penurunan anggaran pada Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK).

Pasalnya, kata dia, P2DK merupakan anggaran bantuan yang tidak begitu mendesak.

"Sebelumnya anggaran P2DK kita itu per desanya Rp 200 juta. Namun, 2022 ini kita hanya mampu diangka Rp 100 juta per desa. Memang ada hal yang lebih mendesak sifat, sepeti belanja wajib infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang harus kita penuhi," ujarnya.

Ia bilang, pengurangan anggaran P2DK tersebut disebabkan untuk memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahalu.

Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, sisa anggaran baru bisa diperuntukan untuk P2DK.

"P2DK ini sifatnya bantuan, jadi kita harus penuhi dulu belanja wajibnya. Kalau belanja wajib saja masih kurang tentu anggaran P2DK yang kita pangkas," ujarnya.

Selain itu, dana desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat. Perhitungan besaranya formulanya dilakukan oleh pemerintah pusat. 

"Untuk fomulasinya itu ada alokasi dasar, alokasi kinerja, dan yang lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayahnya. Dengan formulasi tersebut disesuaikan besaran anggaran dana desanya. Kalau untuk dana desa, kita tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau dari pemerintah pusat berkurang maka kita yang didaerah otomatis kurang," ujarnya/

Terkait refocusing 2022, diakuinya belum mendapat informasi resmi persoalan tersebut. Harapannya tidak ada lagi refocusing di tahun ini.

"Informasi resmi belum ada, mudah-mudahan tidak lagi refocusing tahun ini. Karena kalau kita lihat dari capaian vaksin sudah mulai terpenuhi," pungkasnya.

Baca juga: Dana Desa di Merangin Tahun 2022 Turun Sampai Rp 1 Miliar, Ini Kata Kadis PMD

Baca juga: 7 Desa di Sarolangun Tak Kunjung Ajukan Pencairan Dana Desa, Dinas PMD Akui Ada Masalah

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved