Banyak Kades Terpilih di Batanghari Berhentikan Perangkat Desa, Ini Kata PPDI Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi, Muhammad Nuh terima banyak laporan terkait perangkat desa yang diberhentikan sepihak oleh kepala desa (Kades).

Kades tersebut hasil Pilkades serentak Kabupaten Batanghari 2021 saat dilantik di Ruang Pola Besar Kantor Bupati Batanghari, Desember 2021.

Ia mengatakan, sampai saat ini sudah banyak laporan tentang perangkat desa diberhentikan sepihak kades yang baru.

“Secara lisan banyak laporan yang saya terima, namun secara tulisan baru ada 1 desa yaitu Desa Simpang Jelutih, Batin XXIV, melakukan pemecatan dua orang staf, yakni Kasi Kesra dan staf BPD. Pemecatan ini tidak sesuai aturan sama sekali,” katanya kepada Wartawan Tribunjambi.com pada Kamis (28/1/2022).

Setelah menerima laporan ini pihaknya sudah lakukan mediasi secara persuasif karena diminta kepala Dinas PMD Batanghari.

“Waktu itu kita sudah mau lewat jalur hukum, kami sudah menyiapkan penasehat hukum dan pengecara karena hal itu murni bertentangan dengan hukum,” katanya

Agar kejadian tersebut tidak semakin banyak di Kabupaten Batanghari, Ketua PPDI Provinsi Jambi ini meminta sikap tegas Pemkab Batanghari menyikapi kades yang bertindak secara sepihak ini.

“Intinya ada ketegasan dari Bupati melalui Kadis PMD dan camat untuk kepala desa yang melakukan pemecatan untuk berpedoman kepada aturan yang berlaku sesuai dengan Permendagri nomor 67 dan Perbup nomor 10 tahun 2017 dan Perbup nomor 47 tahun 2018 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” pungkasnya.

Baca juga: Dinas Pendidikan Batanghari Lakukan Pendataan Analisis Kerusakan Seluruh Bangunan Sekolah

Baca juga: Kondisi Jalan Bundaran Tapah Malenggang Batanghari Rusak, Sangat Membahayakan Pengguna Jalan

Baca juga: AKBP Mochamad Hasan Jabat Kapolres Batanghari, AKBP Heru Ekwanto ke Kabagada Rolog Polda Jambi