Bupati Langkat Ditangkap
Bupati Langkat Tiba di KPK Tengah Malam Dengan Pengawalan Ketat Petugas
Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin sudah berada di gedung KPK, Rabu (19/1/2022) malam.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim KPK, Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin langsung diterbangkan ke Jakarta.
Terbit Rencana Peranginangin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 23.54 WIB.
Terbit Rencana Peranginangin didampingi dua orang penyidik KPK dan aparat keamanan langsung digelandang masuk Gedung Merah Putih KPK.
Politisi Partai Golkar itu diarahkan petugas untuk naik ke ruang pemeriksaan yang berada di lantai 2 dari gedung yang memiliki total 16 lantai tersebut.
Dari pantauan, terlihat Terbit Rencana Peranginangin mengenakan kemeja tangan pendek berwarna hijau, celana panjang hitam dan sepatu pantofel hitam.
Di tangan kiri Terbit Rencana Peranginangin menentang sebuah pelastik berwarna putih dengan wajah tertutup masker.
Tidak ada sepatah katapun yang disampaikan Terbit Rencana Peranginangin.
Selain Terbit Rencana Peranginangin, sebelumnya sebanyak 7 orang sudah didatangkan KPK dari Kabupaten Langkat.
Keseluruhan pihak yang hadir tersebut diketahui merupakan pejabat aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Langkat, dan pihak swasta.
Untuk diketahui, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin terjaring OTT KPK.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam giat tangkap tangan ini, terdapat sejumlah pihak yang diamankan oleh lembaga antirasuah.
"Benar, informasi yang kami peroleh, Selasa (18/1/2022) malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat propinsi Sumatera Utara," katanya dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (19/1/2022).
Ali Fikri belum memberikan keterangan detail terkait siapa saja yang diamankan KPK tersebut.
Menurutnya, tim KPK segera melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diamankan.
Adapun, pemeriksaan dan klarifikasi oleh para pihak yang diamankan itu dilakukan agar penyidik dapat menyimpulkan apakah dari bukti awal yang ada benar adanya peristiwa pidana korupsi atau tidak.
