Breaking News:

Berita Muarojambi

Ganti Rugi Lahan Jalan Tol di Muarojambi Tuai Masalah, Tim Auditor Diduga Gunakan Perda Tahun 2012

Pembayaran ganti rugi lahan warga Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi yang terlintasi jalur tol trans Sumatera menuai masalah.

(tribunlampung/dedi)
17012018_jalan tol 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pembayaran ganti rugi lahan warga Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi yang terlintasi jalur tol Trans Sumatera menuai masalah.

Sebab warga yang terlintas jalur tol itu, protes ganti rugi lahannya tidak sesuai dengan standar harga jual tanah dan tanam tumbuh yang berlaku saat ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Samsul Bahri, satu di antara warga Kecamatan Jaluko menyebut, ganti rugi lahannya tidak sesuai dan sangat jauh dari harga jual tanah saat ini.

Menurut keterangan Samsul Bahri, beberapa waktu lalu dirinya mendapatkan undangan dari tim auditor pusat untuk membicarakan negosiasi harga ganti rugi lahan di kantor Camat Jaluko.

Justru saat itu, pemilik lahan yang diundang bukan membicarakan negosiasi harga ganti rugi, melainkan pihak auditor hanya menyodorkan amplop berisi uang ganti rugi dan minta ditandatangani oleh masing-masing warga yang memiliki lahan terlintasi jalur tol tersebut.

"Anehnya saat pihak auditor memberikan uang itu tidak menyebutkan rincian harga ganti ruginya, seperti harga tanam tumbuhnya berapa, begitu juga harga lahannya, kemudian mereka menyebut dikemudian hari apabila gugatan dipersilahkan ke pengadilan," kata Samsul Bahri.

Merasa aneh tidak terima begitu, dirinya menulusuri lebih dalam ternyata pihak auditor membayar ganti rugi lahan dan tanaman tumbuh warga itu menggunakan perda Muarojambi tahun 2012 tentang harga dasar atas ganti kerugian tanam tumbuh.

"Setelah di telisik, tim auditor dari pusat perpedoman dengan Perda tahun 2012, sementara saat ini sudah tahun 2021, tentu sangat berbeda harga jual lahan saat itu dengan saat ini," ungkapnya.

Ia menilai, pembayaran ganti rugi ini sengaja diciptakan menggunakan perda yang lama, kenapa tidak menggunakan perda terbaru tahun 2021.

Ia juga berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Muarojambi tidak lepas tangan dengan persoalan ini.

Pemerintah daerah harus mampu menyelesaikan permasalah ini, jangan sampai masyarakat dirugikan.

"Saya sangat mendukung program pemerintah pusat bangun jalan tol trans Sumatera di Muarojambi ini, namun ini harus transparan dengan masyarakat sehingga tidak timbulkan masalah," tutupnya.

Baca juga: Inilah Daftar 9 Desa di Tanjabbar yang Masuk Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Perkembangan Terkini

Baca juga: Progres Jalur Tol Trans Sumatera Lintas Muarojambi Terus Bergulir, Ini Panjang & Jumlah KK Dilintasi

Baca juga: Update Pembangunan Tol Trans Sumatera di Jambi, Warga Mulai Sepakat Soal Ganti Rugi

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved