Breaking News:

Kaitan Etika Administrasi dengan Tindakan Gratifikasi

Di Indonesia aturan mengenai gratifikasi tercantum pada UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12b ayat (1) yang menyebutkan bahwa..

Editor: Nani Rachmaini
Kaitan Etika Administrasi dengan Tindakan Gratifikasi
FIKRIA HIDAYAT
Ilustrasi suap

*Oleh: Dinda Tiffany, Muhammad Rois Fathoni Warsito, Zanetta Yuniar Kurniawan

TINDAKAN korupsi yang kerap dilakukan oleh oknum penyelenggara negara atau oknum
pegawai negeri salah satunya adalah praktik gratifikasi. Istilah gratifikasi mungkin asing untuk
didengar bagi sebagian besar masyarakat, namun sebenarnya gratifikasi bisa terjadi kapan saja dan
dimana saja.

Untuk di Indonesia sendiri, gratifikasi sudah seperti menjadi suatu kebiasaan yang biasanya pemberian tersebut jika berbentuk suatu barang akan diatasnamakan sebagai pemberian cinderamata untuk kenang-kenangan.

Tentu saja hal ini menjadikan asumsi kepada orang yang mengetahui tentang pemberian tersebut bahwasannya gratifikasi sebagai hal yang wajar untuk dilakukan atau biasa saja serta tidak menjadi suatu hal yang salah. Contoh hal kecil yang mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahuinya yaitu setiap kali ada pejabat salah satu instansi negara yang datang ke suatu daerah, biasanya akan diberikan cinderamata oleh pemerintah
daerah tersebut dengan tujuan ketika pemerintah daerah tersebut akan melakukan urusan lain dengan instansi tersebut dipermudah prosesnya.

Di Indonesia aturan mengenai gratifikasi tercantum pada UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12b
ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap tindakan gratifikasi kepada penyelenggara negeri atau
pegawai negara dianggap sebagai suap apabila terdapat hubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.

Adapun ketentuan tentang barang yang bisa dianggap gratifikasi sebagai berikut: yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi atau pembuktian terbalik, yang nilainya kurang dari Rp10 juta, serta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan
suap dilakukan oleh penuntut umum. Dan pada Pasal 12c ayat (1) terdapat aturan yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12b Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK”. Maksud dari pasal ini sendiri adalahapabila penerima melaporkan gratifikasi kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka gratifikasi tersebut akan dianggap sebagai hibah atau hadiah yang akan dikenakan pajak atasnya dan tidak jatuhi hukum.

Berdasarkan laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gratifikasi diartikan juga sebagai suap yang tertunda atau suap terselubung. Gratifikasi sering dianggap sebagai akar dari korupsi.

Pegawai negara atau penyelenggara negara lainnya dikhawatirkan dapat terbiasa menerima gratifikasi yang kemudian semakin lama akan semakin terjerumus untuk melakukan tindakan korupsi dalam bentuk lain yakni suap-menyuap, penggelapan jabatan, dan lain sebagainya.

Seperti yang kita tahu, gratifikasi merupakan pemberian suatu imbalan, hadiah, atau pemberian oleh orang yang pernah mendapat keuntungan maupun jasa atau dapat dilakukan oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan lembaga pemerintahan atau publik dalam usaha untuk mendapatkan suatu kontrak dan lain sebagainya. Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai penyelenggara negara atau pemimpin negara bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi atau baru. Gratifikasi menjadi suatu perhatian khusus karena peraturan mengenai gratifikasi merupakan ketentuan yang baru dalam
perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjelaskan bahwa gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, pengobatan cuma-cuma, barang, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, rabat atau diskon, komisis, perjalanan wisata, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Tindakan gratifikasi berbenturan dengan etika administrasi. Hal itu disebabkan karena tindakan gratifikasi sendiri tidak memenuhi asas persamaan yang terdapat pada etika administrasi yang dimana hal itu disebabkan oleh hal yang diterima oleh pejabat dan bawahannya berbeda.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved