Gubernur Jambi Membuat Moratoriun untuk Mutasi PNS dari Kabupaten/Kota ke Pemprov Jambi

Gubernur Jambi mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang Moratorium Mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintahan PRovinsi Jambi.

Istimewa
Gubernur Jambi mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang Moratorium Mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gubernur Jambi mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang moratorium mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi.

Yang mana dalam surat edaran atau SE itu berisi tentang Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di instansinya.

Dalam SE itu dijelaskan, mutasi yang dimaksud dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier.

Terdapat 7 poin penting yang menjadi pembahasan dalam SE bernomor 4047/SE/BKD-3.1/2021 ini.

Ada pun isi SE Moratorium Mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintahan PRovinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jambi memberlakukan Moratorium (penghentian sementara) Mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sejak diterbitkannya Surat Edaran ini sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

2. Pertimbangan dilakukan Moratorium, agar Pemerintah Provinsi Jambi dapat melakukan pemetaan, penataan pegawai serta perhitungan anggaran dikarenakan rencana pemberlakuan sistem job grading (kelas jabatan) untuk pembayaran Tambahan Penghasilarn Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2022.

3. Dimohon kepada seluruh Kementerian/lLembaga serta BupatiWalikota untuk dapat menjaga keseimbangan komposisi pegawainya dengan melakukan pendistribusian pegawai secara merata sesuai dengan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja yang telah ditetapkan.

4. Dengan adanya Moratorium, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dilarang memberikan rekomendasi bagi PNS mutasi ke Pemerintah Provinsi Jambi.

5. Perangkat daerah diharapkan dapat memaksimalkan tenaga PNS dan PTT yang ada, apabila kekurangan pegawai dapat mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan melampirkan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja pada jabatan yang diperlukan.

6. Mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jambi dapat dikecualikan apabila terdapat fomasi yang sangat dibutuhkan dan belum dapat terpenuhi secara intemal, dengan persetujuan dari PPK.

7. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 usulan mutasi yang masuk tidak akan diproses.

SE bernomor 4047/SE/BKD-3.1/2021 ini, yang berisikan tentang Moratorium Mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintahan PRovinsi Jambi ditandatangani langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris dan diterbitkan pada 30 November 2021.

Baca juga: APBD 2022 Disahkan, Gubernur Jambi Berharap Bisa Berguna untuk Pembangunan Rakyat

Baca juga: Lantik Dewan SDA, Gubernur Jambi Ingin Sungai Batanghari Jadi Jalur Angkutan Batubara

Baca juga: H Bakri Komentari Keputusan Gubernur Jambi Soal Anjungan Eks MTQ Diserahkan ke Daerah Masing-masing

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved