Ketua Fraksi Demokrat Sebut Setuju Untuk Proyek GOR dan Proyek Jalan di Empat Kabupaten

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Ahmad Fauzi Ansori Ketua Fraksi Demokrat Provinsi Jambi memberikan tanggapan terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Selasa (30/11.

Fauzi menyampaikan bahwa APBD tersebut disahkan di sidang paripurna dan disepakati bersama Rp4,7 triliun. Terhadap hal ini katanya, DPRD mendorong program-program terutama infrastruktur dan pemulihan ekonomi dapat dilakukan secara cepat sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat.

"Karena di infrastruktur itu sendiri banyak multiyears kontrak yang butuh waktu panjang untuk persiapannya. Oleh karena itu pemerintah di minta untuk melakukan tender dini terhadap kegiatan itu sehingga pembangunan infrastruktur di 2022 di rasakan oleh masyarakat," ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (1/12).

Di sisi lain, menanggapi setidaknya ada Rp 1,4 triliun untuk empat kegiatan pembangunan jalan dan satu pembangunan gedung olahraga. Fauzi menyebut bahwa fraksi Demokrat mendukung akan hal tersebut. Soal GOR itu memang diperlukan sarana prasarana untuk penunjang olahraga.

"Hari ini kita tidak memiliki infrastruktur yang memadai sehingga event nasional maupun internasional itu susah untuk kita peroleh dilaksanakan di jambi," katanya.

"Dampaknya ketika even itu dilaksanakan di jambi tentu banyak program-program pemerintah pusat yang bisa di jambi. Contohnya palembang laksanakan event ASEAN games kenapa? karena mereka sudah menyiapkan infrastruktur itu," tambahnya.

Terhadap hal tersebut, makanya kata Fauzi Gubernur Jambi melalui RPJMD ingin meningkatkan sarana dan prasarana. Sehingga diharapkan Jambi bisa jadi untuk event-event nasional.

"Nah terus karena kemampuan keuangan daerah terbatas maka dilakukan kontrak tahun jamak yang pembayarannya tiga tahun pelaksanaanya satu tahun setengah dan ini tentu kita dukung itu," sebutnya.

Fauzi juga memberikan tanggapan terkait dengan pembangunan jalan di empat Kabupaten. Ia menjelaskan bahwa saat ini jalan provinsi sepanjang 1.033,5 meter. Adapun dari panjang jalan tersebut yang dalam rusak parah itu berada di luar Kota Jambi.

"Jadi kita menangani jalan itu, jalan yang menjadi kewenangan provinsi yang kebetulan dalam kondisi rusak itu kan contoh Teluk Nilau-Senyerang Tanjabbar, Suak Kandis Kumpeh, Simpang Pelawan dan itu menjadi kewajiban provinsi maka itu harus dibangun," jelasnya.

"Nah karena keuangan kita terbatas gubernur mengusulkan untuk itu dilakukan tahun jamak yaitu pembayaran sampai tiga tahun tapi pembangunnya satu sampai satu setengah tahun," tambahnya.

Terhadap telah disahkannya APBD Provinsi Jambi 2022 ini Fauzi maka diharapkan pemerintah untuk segera melaksanakan kegiatan yang telah disetujui.

"Karena APBD sudah di ketuk palu lebih awal maka pemerintah harus laksanakan kegiatan yang disetujui itu maka pemerintah harus cepat laksanakan yang telah disetujui itu terutama dalam proses tender," tuturnya.

"Jangan nanti APBD bulan november pelaksanaan Juni. Kita tdak mau ada keterlambatan pengerjaan karena ini berdampak pada ekonomi masyarakat, jadi kalo sudah dibangun jalannya maka ekonomi tumbuh," pungkasnya. (*)

Baca juga: Rencana Pembangunan GOR dan Proyek 4 Jalan Provinsi di Jambi Disoroti Fraksi Gerindra

Baca juga: Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Ditolak, Mashuri Bilang Bukan Program Daerah Bungo