Breaking News:

Berita Nasional

Panglima TNI Buat Keputusan Pemeriksaan Prajurit TNI di KPK-Polri Harus Ada Izin

Pemeriksaan prajurit TNI oleh KPK, Polri maupun kejaksaan harus mendapat izin dari komandan prajurit TNI tersebut

Editor: Rahimin
TNI AD
Jenderal TNI Andika Perkasa. Panglima TNI Buat Keputusan Pemeriksaan Prajurit TNI di KPK-Polri Harus Ada Izin 

TRIBUNJAMBI.COM - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuat keputusan terkait pemeriksaan prajurit TNI oleh KPK, Polri maupun kejaksaan.

Aparat penegak hukum seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan kini tak bisa sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan terkait sebuah perkara.

Aturan baru, pemanggilan prajurit TNI yang tersandung permasalahan hukum oleh kepolisian harus melalui komandan atau kepala satuan.

Aturan baru itu berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Surat Telegram ini bertandatangan dan berstempel Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono tertanggal 5 November 2021.

Dari dokumen yang diterima Kompas.com, Surat Telegram ini keluar tak lepas adanya sejumlah peristiwa pemanggilan prajurit TNI oleh Korps Bhayangkara yang tidak sesuai prosedur.

"Adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," bunyi Surat Telegram Panglima TNI yang dikutip Kompas.com, Selasa (23/11/2021).

Aturan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Ada empat poin yang diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI ini

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi perwira hukum atau perwira satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi perwira hukum.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca juga: Dicopot Karena Kirim Surat ke Kapolri, Brigjen Junior: Terima, Kalau Tidak Disebut Melawan

Baca juga: Panglima TNI Turun Tangan Atasi Cekcok Arteria Dahlan dan Wanita Mengaku Anak Jenderal

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved