Pemkab Merangin Tidak Tahu Ketersediaan Jumlah Tabung Gas LPG 3 Kg Jelang Nataru 2022

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Merangin tidak memiliki data ketersediaan tabung gas.

Ketersediaan pasokan tabung gas LPG disetiap perayaan hari besar umumnya selalu dibutuhkan lebih bila dibandingkan dengan hari biasanya.

Namun untuk menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2022 di Kabupaten Merangin bahwa persediaan tabung gas tersebut tidak diketahui ketersediaannya.

Kepala Dinas Koperindag Merangin melalui Sekretaris, M Amir Tamsil mengungkapkan bahwa setiap tahunnya bahwa kecamatan telah memiliki jatahnya.

Ketersediaan gas Jelang Nataru, dia mengungkapkan sudah dilokasikan setiap tahunnya.

Namun jika persediaan menipis, pihaknya selalu meminta tambah dan melakukan Operasi Pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga.

"Kalau keadaannya susah mendapatkan gas baru kita meminta tambahan, kalau perkiraan gas langka baru kita minta tambahan. Biasanya yang kita efektifkan itu kita minta agen bertanggung jawab, kita minta agen melainkan operasi pasar," katanya belum lama ini.

Namun terkait harga jual ditengah masyarakat, Amir memastikan bahwa pangkalan menjual satu tabung gas diluar Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Kalau praktek dilapangan kita tahu sama tahu, ada yang ikut patokan HET. Saya berani katakan 99 persen tidak ada yang ikut harga HET itu," ungkapnya.

Hal itu dikatakannya didasari persoalan dilapangan yang bermacam macam.

Bahkan dikatakannya, dalam aturan bahwa toko dilarang untuk berjualan tabung gas. Namun faktanya dilapangan masih ditemukan warung yang berjualan gas LPG 3 kilogram yang merupakan subsidi pemerintah.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menindaknya lantaran kewenangan yang terbatas.

Amir menyebutkan bahwa hal itu disebabkan kewenangan yang diberikan kepada daerah terhadap pengawasan peredaran gas tersebut tidak penuh.

"Kewenangan kita ada diberikan, tapi tidak terlalu jauh. Salah satu contohnya saat hendak membuka pangkalan hanya meminta kerjasama dengan agen, bukti kerjasama itu sudah bisa mengijinkan untuk beroperasi, kita cuman melegalkan," ungkapnya.

Menurutnya, dalam mendirikan pangkalan tersebut seharusnya melibatkan pemerintah daerah.