Breaking News:

DPRD Tanjabbar Rancang Perda Pesantren dan Sekolah Agama serta Pemakaman Umum Terpadu

DPRD Tanjabbar menyampaikan dua Raperda inisiatif tentang Pesantren dan sekolah agama serta tentang pemakaman umum terpadu.

Penulis: Danang Noprianto | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Danang
Ketua Bapemperda DPRD Tanjabbar, Muhammad Zaki menyampaikan nota pengantar raperda. 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - DPRD Tanjabbar menyampaikan dua Raperda inisiatif tentang Pesantren dan sekolah agama serta tentang pemakaman umum terpadu dalam rapat paripurna pertama di Ruang rapat paripurna DPRD Tanjabbar, Selasa (16/11/2021).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tanjabbar, Muhammad Zaki.

Ia mengatakan raperda ini merujuk pada UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan afirmasi, rekognisi dan fasilitasi pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

"UU tentang Pesantren memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, UU tentang pesantren seyogianya menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dalam pendanaan kepada pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan," jelasnya.

Raperda Pesantren dan Sekolah Agama ini dikatakan Zaki sebagai pedoman pemerintah Kabupaten Tanjabbar dalam hal upaya memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam memperoleh legalitas sebagai payung hukum agar terhindar dari potensi kekeliruan administratif.

Sedangkan untuk Raperda Pemakaman Umum Terpadu dikatakan Zaki mengatakan Pemakaman Umum menjadi salah satu hak dan kebutuhan yang sangat mendasar, maka pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat termasuk didalamnya tempat pemakaman.

Baca juga: DPRD Tanjabbar Gelar Rapat Paripurna Pertama Bahas Ranperda Inisiatif

Baca juga: Dosen Unja Bina Masyarakat Betara Tanjabbar, Manfaatkan Pelepah Pinang Jadi Piring

"Menjadi persoalan serius adalah kondisi di tempat pemakaman yang ada saat ini sebagian tidak tertata dengan baik, tidak ada kebijakan dan aturan yang jelas untuk pengelolaan pemakaman yang mengakibatkan banyaknya keluhan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemakaman," ujar Zaki.

Untuk memberikan pelayanan pada tempat pemakaman yang berdaya guna, Zaki mengatakan diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pengawasan.

Terakhir ia mengatakan perangkat daerah yang terlibat dalam Raperda ini antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesehatan, Dinas PTSP dan Satpol PP.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved