Usut Dugaan Bisnis PCR Luhut dan Erick Thohir, Ketua KPK: Tidak Akan Pandang Bulu

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah laporan dugaan bisnis tes Covid-19 polymerase chain reaction (PCR).

Dugaan tersebut mencatut nama dua jajaran menteri Joko Widodo, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Ketua KPK Firli Bahuri menjamin pihaknya mengusut laporan dugaan bisnis tes Covid-19 PCR.

Selain itu, Firli Bahuri menyinggung menerima laporan dugaan penyelenggaraan Formula-E di DKI Jakarta.

KPK, kata Firli Bahuri tengah menelaah laporan dugaan bisnis tes PCR itu.

"Terkait dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan korupsi Formula-E dan tes PCR, kami sedang bekerja," katanya

"Prinsipnya, kami sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," kata Firli, dikutip dari akun Twitter-nya, @firlibahuri, Kamis (4/11/2021).

Firli Bahuri berjanji menindak tegas siapapun melakukan tindak pidana korupsi, tanpa pandang bulu.

Firli Bahuri bilang, pihaknya perlu bukti yang cukup dalam mengusut dugaan bisnis tes PCR ini.

"KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi. Siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum."

"KPK tidak akan pandang bulu. KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," sambungnya.

Menurut Firli Bahuri, KPK selalu mendengar masukan-masukan masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

"Kita sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi," katanya.

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir ke KPK terkait dugaan bisnis tes Covid-19 PCR.

"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," ucap Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal, Kamis (4/11/2021), dikutip Tribunnews.com.

Mereka hanya memiliki bukti pemberitaan majalah sebagai bukti dugaan Luhut dan Erick terlibat bisnis tes PCR.

Alif bilang, pihaknya belum memiliki bukti sendiri. "Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal."

"Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini. Pnggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick Thohir, agar kemudian KPK klir menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," sambungnya.

Dikatakan Alif, data lain terkait dugaan Luhut dan Erick bermain di bisnis tes PCR seharusnya dicari KPK. Kliping majalah dinilai cukup sebagai bukti awal dari PRIMA.

"Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," ujarnya.

Luhut Bantah 

Sementara, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut ia terlibat bisnis tes PCR.

Untuk diketahui, Luhut diduga terafiliasi dengan bisnis perusahaan penyedia layanan jasa tes PCR, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Luhut menegaskan tak pernah ambil keuntungan dari bisnis tes PCR itu.

"Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," katanya melalui unggahan instagram Story milik pribadinya, @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11/2021).

Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, PT GSI merupakan perusahaan di bidang kewirausahaan sosial.

Tujuan dari perusahaan tersebut bukan lah mencari profit untuk pemegang saham.

"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan," ujarnya.

PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Dikatakan Luhut, partisipasi Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang datang dari rekan-rekannya dari Grup Indika, PT Yayasan Adaro, Northstar dan lain-lain.

Mereka bersepakat untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.

Hal tersebut melihat pada awal pandemi, Indonesia masih terkendala dalam penyediaan tes Covid-19.

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan."

"Memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," tambah Luhut.

Dari kerja sama antar perusahaan itu, Luhut sebagai pemegang saham tak meraup keuntungan dalam bentuk apapun.

Kata Luhut Binsar Panjaitan, keuntungan perusahaan banyak dipakai untuk memberikan tes Covid-19 secara gratis ke masyarakat.

Khususnya, masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan, termausk di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.

"Hingga saat ini tak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," katanya.

Luhut terus mendorong tes harga PCR bisa terus ditekan sehingga lebih banyak masyarakat yang menjangkau.

Soal aturan wajib tes PCR yang sempat menuai polemik, kata Luhut, kebijakan itu adalah tindak lanjut karena melihat peningkatan mobilitas masyarakat.

Luhut menuturkan, sebenarnya ia tidak nyaman harus menunjukan segala aktivitasnya termasuk donasi terkait tes PCR ini.

Namun, mendengar tudingan berbisnis di balik kebijakan tes PCR, ia harus menjelaskan fakta kebenaran yang ada.

"Bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu."

"Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan."

"Tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangatsolidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Ilham Rian)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Firli Bahuri Jamin KPK Usut Dugaan Bisnis PCR Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir

Baca juga: Dicap Tak Becus Atasi Covid-19, Luhut Binsar Pandjaitan Bereaksi: Gak Ada Urusan, Saya Bisa Kok!

Baca juga: Reaksi Luhut Saat Dituduh Terlibat Bisnis Tes PCR