Breaking News:

Berita Batanghari

Pemkab Batanghari Terima Piagam Penghargaan Opini WTP, Fadhil Arief: Ini Kewajiban

Bupati Batanghari M Fadhil Arief mewakili Pemerintah Kabupaten Batanghari meraih predikat opini WTP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: A Musawira | Editor: Rahimin
tribunjambi/musawira
Bupati Batanghari Fadhil Arief saat menerima Piagam Penghargaan Opini WTP Dari Kemenkeu, diserahkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi di ruang pola kecil kantor Bupati Batanghari. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Pemerintah Kabupaten Batanghari meraih predikat opini WTP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/11/2021).

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menerima piagam penghargaan predikat opini WTP yang diserahkan langsung oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi di ruang pola kecil kantor Bupati Batanghari.

Penyerahan piagam penghargaan yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, Ini sekaligus mencatat yang keenam kalinya berturut-turut Pemkab Batanghari mendapatkan predikat opini WTP, yaitu sejak 2015 sampai sekarang ditandai dengan penyerahan berupa plakat.

"Kami menyampaikan piagam pengharagaan opini WTP 2020 dan juga plakat enam tahun berturut-turut kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari karena bisa mempertahankan opini WTP-nya," kata Supendi, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, di ruang pola kecil kantor Bupati Batanghari.

Supendi mengatakan, pada 2020 temuan di daerah ini meningkat drastis tapi itu hanyalah secara jumlah. Akan tetapi teman-teman BPK sudah mempertimbangkan bahwa walaupun jumlahnya tinggi tapi masih dalam koridor, maka tetap diberikan opini WTP.

“Terpenting bagaimana dari pemerintah daerah ini untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut supaya tidak terulang pada 2021 dan tahun-tahun seterusnya,” katanya.

Ia menyebut, hampir tidak ada pemerintah daerah yang opini WTP-nya benar-benar murni atau bersih itu tak ada.

Ia berujar pasti ada temuan tapi masih dalam koridor atau tidak. Itu saja yang perlu diperhatikan.

“Terkait pula dengan pengendalian internal itu diukur dari kemampuan APIP-nya. Apakah sudah memenuhi materi dilevel tertentu itu juga akan mempengarhui,” ucapnya.

Sementara itu, untuk dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Batanghari termasuk sama rata-rata dengan Pemda yang lain se-Provinsi Jambi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved