Breaking News:

Berita Nasional

Wapres Apresiasi Usulan Lemhannas Solusi Komprehensif Masalah Papua

Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas RI. Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo. Papua. Tribun Jambi.

Istimewa
Pertemuan Wapres dan Lemhannas RI (dari ki – ka): Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P (Deputi Pengkajian Strategis Lemhannas RI}, Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo (Gubernur Lemhannas RI), Ma’ruf Amin (Wapres RI) dan Marsdya TNI Wieko Syofyan (Wakil Gubernur Lemhannas RI) 

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi rekomendasi pemecahan komprehensif untuk masalah Papua yang diajukan oleh Lemhannas RI. Pertemuan antara Wapres dandan Lemhannas merupakan kesempatan baik dalam rangka mengidentifikasi isu strategis untuk mendapatkan solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua secara holistik.

Rekomendasi penyelesaian masalah Papua dipaparkan oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo dalam pertemuannya dengan Ma’ruf Amin di Kantor Wapres pada Senin (11/20/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Ma’ruf Amin didampingi oleh Mohamad Oemar (Kasetwapres Kemensetneg RI). Masduki Baidlowi (Staf Khusus Wapres Bid Komunikasi dan Informasi/Jubir) dan Bambang Widianto (Staf Khusus Wapres).

Sementara Agus Widjojo didampingi Marsdya TNI Wieko Syofyan (Wakil Gubernur Lemhannas RI), Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P (Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI}, Irjen Pol Drs. Triyono Basuki P, M.Si (Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hankam Lemhannas RI), Marsma TNI Heddezul S.Sos (Direktur Hankam dan Geografi Debidjianstrat Lemhannas RI). Demikian dikatakan oleh Reni Mayerni dalam rilisnya kepada media pada Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Museum di Jambi akan Dipasang Barcode Peduli Lindungi

Baca juga: Kumpulan Video Sholawat Nabi Sambut Maulid Nabi 1443 Hijriyah

Baca juga: Kasus Pengamanan Perkara di KPK, Novel Baswedan Yakin Robin Pattuju Tak Bekerja Sendirian

Dengan merujuk pada Keppres Nomor 20 Tahun 2020 terkait penunjukan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dijelaskan Ma’ruf Amin bahwa dirinya akan terus mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Papua dapat segera terlaksana.

Oleh karenanya, dibutuhkan saran dan rekomendasi bagi perumusan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Tanah Papua, dan bagi pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Terkait dengan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Ma’ruf Amin mengungkapkan pelaksanaan Inpres ini menggunakan perspektif dan desain baru dengan cara kerja lebih efektif agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Terkait dengan implementasinya, Ma’ruf Amin merencanakanakan berkunjung ke Papua dalam waktu dekat dan sebagai tindak lanjut, pemerintah dan Lemhannas perlu melakukan pengawalan terkoordinasi serta terintegrasi.

Ditegaskan oleh Ma’ruf Amin, pemerintahmemberikan dukungan dan komitmen tinggi terkait dengan Pembentukan Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua, serta Perwakilan Komnas HAM.

Lebih jauh lagi, Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah sangat menghormati hak atas tanah adat masyarakat adat Papua. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) menjadi momentum pembaruan kebijakan pertanahan, antara lain dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dimana hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved