Breaking News:

Wakil Bupati Lombok Utara Dani Karter Febrianto Jadi Tersangka Korupsi, Negara Rugi Rp 1,75 Miliar

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan Wakil Bupati Lombok Utara Dani Karter Febrianto (DKF) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi RSUD KLU.

hariannusa.com
Wakil Bupati Lombok Utara Dani Karter Febrianto. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Wakil Bupati Lombok Utara Dani Karter Febrianto (DKF) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan IGD dan ICU di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (RSUD KLU).

Hal ini sesuai dengan keputusan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB).

"Tersangka berinisial DKF itu adalah wakil bupati Lombok Utara saat ini," ujar Dedi Irawan, juru bicara Kejati NTB, Kamis (23/9/2021).

Kasus ini diketahui saat DKF menjabat sebagai staf ahli dan konsultan CV Indo Mulya terkait pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara.

Akibat dari perbuatan DKF sebagai konsultan pengawas, timbul kerugian negara yang nilainya mencapai Rp1,75 miliar.

Selain DKF, Kejati NTB turut menetapkan empat tersangka lain, yakni mantan Direktur RSUD Lombok Utara berinisial SH, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek HZ, kuasa Direktur PT Batara Guru, MF, dan Direktur CV Indo Mulya Consultant.

"Lebih lanjut, para tersangka akan mulai diperiksa pekan depan," katanya.

Dalam konstruksi perkara, proyek penambahan ruang IGD dan ICU oleh PT Batara Guru Group ini dikerjakan dengan nilai Rp5,1 miliar.

Dugaan korupsinya muncul usai pemerintah memutus kontrak proyeknya di tengah progres pengerjaan.

Baca juga: Baru Tiga Bulan Jadi Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur Ditangkap KPK, Hartanya Jadi Sorotan

Baca juga: Kantor Bupati Hulu Sungai Utara Digeledah KPK , Tiga Orang Kini Jadi Tersangka Dugaan Suap

Selanjutnya, untuk kasus dugaan korupsi pada proyek penambahan ruang operasi dan ICU oleh PT Apro Megatama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp6,4 miliar, ditetapkan empat tersangka.

Mereka adalah mantan SH selaku Direktur RSUD KLU, EB selaku pejabat pembuat komitmen, DT selaku kuasa Direktur PT Apro Megatama dan DD, selaku Direktur CV Cipta Pandu Utama.

"Mantan Direktur (RSUD) menjadi tersangka dalam dua proyek," kata Dedi.

Dalam kasus ini dugaan korupsinya muncul karena pengerjaannya molor hingga menimbulkan denda. Hal itu pun mengakibatkan muncul kerugian negara berdasarkan hasil audit sebesar Rp742,75 juta.

Berita ini telah tayang di Kompas.TV

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved