Breaking News:

Kantor Bupati Hulu Sungai Utara Digeledah KPK , Tiga Orang Kini Jadi Tersangka Dugaan Suap

KPK menggeledah lima lokasi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan selama dua hari, Senin (20/9/2021) dan Selasa (21/9/2021).

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hulu Sungai Utara, pada Rabu (15/9/2021) malam.

Setidanya ada lima lokasi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan yang digeledah Penyidik KPK selama dua hari, Senin (20/9/2021) dan Selasa (21/9/2021).

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan pada 2021-2022.

“Dari lima lokasi berbeda tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan di antaranya berbagai dokumen, sejumlah uang dan barang elektronik,” terang Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/09/2021).

Pada hari pertama, tim penyidik menggeledah tiga lokasi, yakni kediaman Direktur CV Hanamas, Marhaini, dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Hulu Sungai Utara juga ikut digeledah.

Sehari setelahnya, KPK menggeledah kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara dan rumah dari pihak yang terkait dengan perkara di Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan.

“Untuk bukti-bukti yang ditemukan tersebut, akan diverifikasi untuk mengetahui lebih jauh keterkaitanya dengan para tersangka dan akan segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud,” ucap Ali.

KPK telah menetapkan Marhaini, Fachriadi, dan Kepala Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara, Maliki sebagai tersangka.

Ketiga tersangka diamankan bersama empat orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah tempat, Rabu (15/9/2021) malam.

Keempat orang yang ikut diamankan KPK dalam OTT tersebut yakni PPTK Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara, Khairiah dan mantan ajudan Bupati Hulu Sungai Utara, Latief.

Baca juga: Baru Tiga Bulan Jadi Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur Ditangkap KPK, Hartanya Jadi Sorotan

Baca juga: MAKI Minta Jokowi Ikut Tanggung Jawab, Bandingkan Kasus TWK KPK dengan Peternak Ayam

 

Kemudian, Kepala Seksi di Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara, Marwoto dan pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi bernama Mujib.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta.

Marhaini dan Fachriadi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

Sedangkan, Maliki selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved