Breaking News:

Demokrat Sentil Moeldoko yang Gugat Kemenkumham ke PTUN: Mereka Tak Bisa Buktikan

Tekad Moeldoko untuk menjadi memimpin Partai Demokrat yang diakui masih terganjal proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

kolase/tribunjambi.com
AHY dan Moeldoko yang kini jadi kisruh soal kursi Ketua Umum Partai Demokrat 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Demokrat kembali sentil kubu Moeldoko yang menggugat Kemenkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tekad Moeldoko untuk mengeser Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masih terganjal proses hukum di PTUN.

Pihak Moeldoko disebut tak dapat menunjukkan bukti-bukti dalam gugatannya terhadap Kemenkumham yang menolak hasil Kongres Luar Biasa di Deliserdang.

Merespons fakta di persidangan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai ketidaksanggupan pihak Moeldoko mengungkap bukti-bukti sudah diduga sejak awal.

“Seperti yang kami duga, lagi-lagi mereka tidak dapat buktikan dua hal utama, yaitu: Satu, Dasar Hukum apa yang digunakan untuk menyelenggarakan KLB? Dua, Siapa dan Berapa Pemilik Suara sah yang hadir saat itu?” ujar Hinca Pandjaitan.

“Bukti yang diberikan tidak nyambung!”

Hinca juga mengapresiasi proses persidangan yang berjalan dengan baik dan professional. Di mana Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti, meskipun pihak Moeldoko tidak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti mereka.

Baca juga: Kubu Moeldoko dan AHY Saling Serang Usai Partai Demokrat Ulang Tahun, Yasonna Laoly Ikut Keseret

Baca juga: Moeldoko Tak Terima Dituding ICW Ambil Keuntungan dari Peredaran Ivermectin

Sementara itu, merespons Gugatan KSP Moeldoko kepada Menkumham RI Yasona Laoly, terkait penolakan pemerintah terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo (Hamdan Zoelva & Partners) menyatakan bahwa setiap upaya menggugat Keputusan Negara harus dengan tata cara dan penyertaan dokumen yang tentunya juga harus diakui Negara.

Menurutnya, dalil-dalil gugatan yang disampaikan pihak Moeldoko tidak memenuhi persyaratan mendasar tersebut.

“Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah Kongres adalah Surat Keterangan dari Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham,” kata Heru Widodo.

“Sementara surat yang pihak Moeldoko sampaikan, diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak tercatat di Kemenkumham RI. Jadi, sudah tepat Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deliserdang," tambahnya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam keterangannya, Hambalang akan menjadi titik awal Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko. Selain itu, mereka berharap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly segera mengesahkan kepengurusan KLB Sumut.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam keterangannya, Hambalang akan menjadi titik awal Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko. Selain itu, mereka berharap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly segera mengesahkan kepengurusan KLB Sumut. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Untuk diketahui, KSP Moeldoko dan Jhonni Alen Marbun menggugat Menkumham RI di Pengadilan TUN Jakarta dengan No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjutak, serta Hakim Anggota Budiamin Rodding dan Sudarsono.

Tahapan sidang selanjutnya adalah pengajuan Bukti Tambahan dan Saksi Fakta dari Pihak Moeldoko yang diagendakan pada tanggal 23 September 2021.

Terkait hal ini, Kompas TV mencoba menghubungi Darmizal, satu di antara nama di balik KLB Partai Demokrat Deliserdang yang telah menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respons dari Darmizal.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved