Breaking News:

Berita Sarolangun

71 Sekolah di Sarolangun Masih Dipimpin Pelaksana Tugas Ternyata Penyebabnya Ini

Puluhan SD dan SMP di Kabupaten Sarolangun masih dijabat pelaksana tugas. Ada kendala kenapa belum ada kepala sekolah defenitif

Penulis: Rifani Halim | Editor: Rahimin
Rifani halim
Helmi Kadisdik Sarolangun. 71 Sekolah di Sarolangun Masih Dipimpin Pelaksana Tugas Ternyata Penyebabnya Ini 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN -Sebanyak 71 sekolah  SD dan SMP di Kabupaten Sarolangun masih dipimpin Pelaksana tugas kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Sarolangn Helmi mengatakan, sebab ada persyaratan yang masih kurang untuk diangkat secara defenitif sebagai kepala sekolah, sebagaimana diatur dalam aturan Permendikbud nomor 06 tahun 2018.

Seperti, harus memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah.

Menurutnya, 71 orang ini belum memiliki itu sehingga dilakukan amanah memimpin sekolah sebagai pelaksana tugas menjelang nanti persyaratan sebagai kepala sekolah dapat terpenuhi.

"Secara persyaratan memang masih ada yang kurang, mereka ada yang belum mengikuti diklat calon kepala sekolah. dan pelaksanaan Diklat itu erkendala karena melaksanakan itu butuh anggaran yang besar dan waktu yang lama. Sementara kondisinya mendesak untuk pengisian jabatan kepala sekolah, sehingga mereka dijadikan sebagai PLT dan kota undang ke sini tapi tidak dilantik," katanya.

Pihaknya berupaya pelaksanaan diklat calon kepala sekolah dapat dilaksanakan.

Dengan sesegera mungkin menyusun perencanaan kegiatan untuk diajukan ke DPRD Sarolangun, sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan juga dapat teranggarkam.

"Kita sudah konfirmasi dengan Ketua DPRD Sarolangun agar secepat mungkin diajukan. Kami akan coba dalam minggu menyikapi ini. Tapi pemerintah pusat sudah mengantisipasi karena banyaknya belum punya cakep ini ada program penguatan sekolah, dengan adanya sertifikat itu mungkin cakep ini akan dihilangkan dan itu ada wacana saya lihat untuk tahun 2022," ujarnya.

"Kita akan komunikasikan apakah ini kita anggarkan atau kementrian serius untuk melaksanakan program penguatan kepala sekolah itu. Karena untuk melaksanakan kegiatan cakep ini butuh persetujuan lpmp dan badan Diklat guru di Semarang," sambungnya.

Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan, pelaksanaan diklat calon kepala sekolah ini belum dianggarkan.

Maka, diharapkan untuk segera diajukan, apalagi saat ini sedang dalam pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2021 agar para kepala sekolah ini dapat dilantik secara defenitif.

"Kalau sesuia aturan mereka harus diklat kepala sekolah dan nanti kalau seandainya diknas belum menganggarkan, agar disampaikan ke DPRD, Kita mau pembahasan APBD perubahan, kalau perlu di APBD perubahan langsung kita anggarkan untuk pendidikan 71 Plt kepala sekolah ini. Agar mereka secepatnya bisa dilantik menjadi defenitif," katanya.

Baca juga: Sebanyak 39 Kepala Sekolah Dilantik Bupati Sarolangun

Baca juga: 90 Kepala Sekolah di Batanghari Belum Miliki NUKS, Ini Dampaknya ke Pendidikan

Gubernur Jambi Al Haris Ingin Kepala Sekolah di Jambi Tidak Gaptek, Segera Lakukan Evaluasi

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved