Breaking News:

Warga Membludak Saat Jokowi Bagi-bagi Bingkisan di Jawa Barat, PAN Singgung Soal Prokes

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan adanya peristiwa kerumunan saat Presiden Jokowi bagikan bingkisan di Cirebon,Selasa (31/8)

Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo kembali picu kerumunan massa saat bagikan bingkisan di Jawa Barat, akhir Agustus lalu. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cirebon, Jawa Barat yang disertai bagi-bagi bingkisan memicu kerumunan, Selasa (31/8/2021). 

Kerumunan itu memanti banyak komentar, termasuk dari politis Partai Amanat Nasional.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan adanya peristiwa kerumunan yang terjadi.

Menurutnya, kegiatan itu amat berisiko karena dapat menjadi tempat penyebaran Covid-19.

Oleh sebab itu, semestinya agenda tersebut tak harus dilakukan oleh seorang Kepala Negara, karena itu bisa dilakukan oleh jajaran kementerian terkait.

"Saya menilai bahwa presiden tidak semestinya ikut membagikan bingkisan dan bansos secara langsung. Pemberian bingkisan dan bansos itu bisa dilakukan oleh kementerian terkait. Ada risiko penularan Covid-19 jika masyarakat membludak dan berdesakan," ujar Saleh kepada Kompas TV, Rabu (1/9/2021). 

Ia menilai keramaian seperti itu dikhawatirkan melanggar aturan protokol kesehatan (prokes). Sementara, prokes itu jelas harus menghindari adanya kerumunan.

"Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, kerumunan dan keramaian sudah pernah terjadi saat presiden bagi bingkisan," tegas Saleh. 

Anggota Komisi IX DPR RI itu meyakini bila Presiden Jokowi pasti memiliki niat baik dengan melakukan pembagian bingkisan tersebut. 

"Terutama untuk bertahan di masa sulit ini. Tetapi, mestinya dilaksanakan secara terukur sehingga tidak menimbulkan kerumunan," ujarnya.

Baca juga: Sempat Melonjak, Kasus Covid-19 di Kudus Kini Melandai Berkat Gotong Royong Berbagai Pihak

Baca juga: Cara Memulihkan Indra Penciuman yang Hilang Setelah Terpapar Covid-19

Baca juga: Update Covid-19 Kota Jambi, Angka Pasien Sembuh Terus Bertambah, Dua Meninggal

Ia mengimbau bila presiden tetap ingin membagi bingkisan dan bantuan, semestinya bisa dilakukan dengan lebih tertib. Masyarakatnya didata dengan benar. Lalu, penerima diatur sedemikian rupa sesuai dengan prokes yang benar.

"Saya yakin, protokoler kepresidenan bisa mengatur itu. Kalau diatur, tidak perlu ada kekhawatiran terjadinya penyebaran virus Covid-19. Dan tidak membahayakan siapapun," kata dia.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved