Breaking News:

Pemda Niat Pinjam Rp 300 Miliar, Fraksi di DPRD Batanghari Tolak Pembangunan Gedung Baru

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari merencanakan akan membangun gedung baru untuk kantor DPRD yang bersumber dari dana pinjaman daerah.

Penulis: A Musawira | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Musawira
Anita Yasmin Ketua DPRD Kabupaten Batanghari 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari merencanakan akan membangun gedung baru untuk kantor DPRD yang bersumber dari dana pinjaman daerah.

Pinjaman Pemerintah Daerah yang nilainya Rp 300 miliar itu telah disetujui DPRD Kabupaten Batanghari.

Sebelumnya, Pemda mengusulkan Rp 200 miliar disampaikan Bupati Batanghari saat rapat paripurna KUA-PPAS RAPBD 2022.

Setelahnya, menyusul lagi surat dari pemerintah daerah ke DPRD untuk menambah pinjaman daerah sebesar Rp 100 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin mengatakan saat ini masih bergulir di DPRD, karena sesuai peraturan pemerintah pengusulan ini diusulkan pemerintah daerah.

“Pinjaman Rp 100 miliar ini menyusul artinya dari segi tahapan tidak ada masalah, barang ini bergulir dengan baik dan peruntukannya tertulis jelas dalam usulan Bupati,” kata Anita Yasmin selaku Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Senin (16/8/2021).

Usulan pinjaman daerah ini diperuntukan untuk bangun gedung A dan B. Itu bergulir saat ini dan masih dalam pembahasan.

Dia mengatakan dalam usulan itu ada perencanaan pembangunan gedung DPRD direncanakan pada 2022.

Baca juga: Kapolres Sarolangun Tegas, Warga Dilarang Gelar Hajatan dan Lomba 17 Agustus di Tengah Pandemi

Baca juga: Menilik Museum Perjuangan Rakyat Jambi, Pesawat Catalina RI 005 hingga Uang Kupon Rakyat Jambi

Anggaran yang dipakai yakni dari Rp 100 miliar yang menyusul belakangan. Tapi berapa besar niali anggaranya Anita Yasmin sebut tidak tertuang di dalam surat usulan itu hanya nomenklatur. 

Namun Anita Yasmin bilang semua fraksi di DPRD menolak rencana pembangunan gedung baru itu.

“Pembangunan gedung baru itu belum tepat waktu dan urgensinya tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Dia mengatakan usulan ini diperuntukan untuk fasilitas umum seperti jalan, dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. 

Pihaknya mengharapkan berkenaan dengan anggaran yang dituangkan untuk pembangun itu dialihkan ke fasilitas umum yang memang bersentuhan dengan masyarakat.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved