Breaking News:

Berita Jambi

Perkara Dugaan Korupsi Dana Desa Air Gemuruh Bungo Masuk Tingkat Kasasi

Proses kasasi perkara dugaan tindak pidana korupsi di Dusun (Desa) Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo masih berlangsung.

Via Tribun Kaltim
Ilustrasi korupsi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Mareza

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Proses kasasi perkara dugaan tindak pidana korupsi di Dusun (Desa) Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo masih berlangsung.

Perkara ini melibatkan Rio (Kepala Desa) Air Gemuruh, Hasanuddin dan Bendahara Desa Air Gemuruh, Firdaus yang menjabat pada periode tersebut.

Juru bicara Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni mengiyakan informasi itu saat dikonfirmasi.

"Betul, lagi mengajukan kasasi," jawabnya.

Baca juga: Tiga Terdakwa Narkotika Dihukum Majelis Hakim PN Jambi, Beli Sabu Rp300 Ribu

Baca juga: Raja Apang Panas 77 Hadir di Jambi, Wangi Kue Apang Khas Bugis Ini Selalu Memikat Pembeli

Baca juga: Proses Daur Hidup Kupu-kupu Dari Telur Hingga Jadi Kupu-Kupu Dewasa

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi beberapa waktu lalu, Rio Air Gemuruh dijatuhi hukuman lebih berat, yaitu pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan.

Selain itu, dia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp507.657.252,31 subsider 1 tahun.

Sementara itu, Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Air Gemuruh dihukum dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan. Selain itu dia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar RpRp136.881.862,40 subsider satu tahun.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi yang diketuai Erika Sari Emsah Ginting menjatuhi hukuman berdasarkan dakwaan subsider, pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Putusan itu berbeda dengan tuntutan jaksa, Raden Dimas Hidayatullah yang menuntut mereka dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan primer, pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved