Breaking News:

Fadhil Arief akan Rombak Pejabat Batanghari Mulai September

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengaku akan melakukan perombakan pejabat di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam waktu dekat.

Penulis: A Musawira | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Musa
Bupati Batangari, Muhammad Fadhil Arief. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengaku akan melakukan perombakan pejabat di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam waktu dekat.

Orang nomor satu di Batanghari itu mengaku bahwa awal September 2021 mendatang evaluasi terhadap para pejabat tuntas.

Bupati Fadhil mengatakan setelah evaluasi dilakukan maka jabatan yang kosong akan segera terisi. Karena sudah tanggung satu bulan lagi pasca Fadhil Arief dan Bakhtiar dilantik.

“Kita ketahui proses pelantikan setelah 6 bulan kepala daerah selesai dilantik. Tidak banyak daerah yang bisa mendapatkan izin ini satu diantaranya Batanghari,” katanya.

Pada 26 Agustus 20201 ini pas enam bulan dirinya menjabat maka awal September ini akan diselesaikan.

“Nanti Wabup dan Sekda akan menyelesaikan inventarisasi terhadap evaluasi para pejabat di Kabupaten Batanghari. Kita punya alat ukur bersama Wabup untuk mengevaluasi kinerja para pejabat. Masukan tetap kita dengarkan tidak mesti finalnya dimasukan tapi masukan itu satu diantara sumber informasi,” ujarnya.

Bupati Fadhil menjelaskan bahwa kinerja para pajabat ia memandangnya utuh. Pertama bagaimana pejabat itu bisa merencanakan pekerjaannya, melaksanakan pekerjaanya dan mengevaluasi pekerjaannya.

“Kalau penganggaran merencanakan pekerjaannya, maka kerja seperti ini anggarannya seperti apa. Kemudian pertanggungjawaban pekerjaan berdasarkan audit,” ucap Fadhil.

Baca juga: Pengakuan Gadis 16 Tahun Rela Dibawa Kabur ke Sumbar Lalu Nikah Siri dengan Pacar 

Baca juga: RPJMD Disetujui, Fadhil Arief Sebut Pandemi Covid-19 Jadi Tantangan Dalam Penganggaran

Baca juga: Pengakuan Ketua RW soal Dua Remaja di Tebo yang Tewas Tenggelam di Sungai

Kemudian, disinggung soal temuan Perwakilan BPK Provinsi Jambi pada 2020 yang keluar pada 7 Mei 2021 terhadap beberapa para pimpinan OPD apakah ini menjadi evaluasinya, ia mengatakan bahwa saat ini temuan Perwakilan BPK Provinsi Jambi sudah banyak terangsur dan berakhir pada 6 Agustus nanti.

“Jadi ada dua, pertama kelebihan terhadap sistem pengendalian. Sistem pengendalian ini merancangnya harus lebih lama tidak bisa 60 hari. Dan temuan kekurangan volume atau kualitas dari pekerjaan yang dilakukan ini agak lebih mudah, jika lewat 60 hari maka kita serahkan ke APH bagaimana tindaklanjutnya,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved