Jamal, Anggota DPRD Tanjabbar Ungkap Isu Pembelian Mobil Dinas Senilai Sekitar Rp3 M Benar Adanya

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL-Polemik isu pembelian unit mobil baru untuk Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin gencar menjadi perbincangan.

Bahkan politisi Demokrat di DPRD Kabupaten Tanjabbar, Jamal Darmawan mengungkapkan bahwa benar adanya rencana pembelian mobil dinas baru untuk kepala daerah. 

Jamal menyebut bahwa sebetulnya terkait dengan rencana pembelian unit baru mobil dinas ternyata masuk dalam Rencana APBD 2022. Jamal mengatakan bahwa terkait dengan rencana pembelian mobil tersebut memang belum masuk dalam pembahasan di DPRD. 

"Jelas belum ada pembahasan, karena saat ini kita tengah pembahasan kita KUA setelah itu baru pembahasan PPAS. Itu sudah di rencanakan di APBD 2022, terkait dengan pembelian mobil baru ya sebetulnya sah-sah saja, tetapi sangat di sayangkan rencana ini di masukkan dalam kondisi pandemi seperti saat ini," ungkapnya,  Senin (2/8) 

Bahkan di ungkapkan oleh Jamal, rencana pembelian mobil baru tersebut bukan hanya dua melainkan ada tiga unit mobil. Sementara informasi yang berkembang bahwa mobil yang akan di beli tersebut yakni LC Prado 2.7, Honda CRV 1.5 Press, dan Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD Diesel. 

Adapun informasi yang berkembang bahwa mobil LC Prado yang nilainya di taksir sekitar Rp2 miliar akan di gunakan sebagai mobil dinas bupati. Sementara Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD Diesel yang harganya sekitar Rp600 juta akan di gunakan oleh Wakil Bupati dan Honda CRV 1.5 Press senilai lebih kurang Rp500 juta akan di gunakan untuk isti Bupati yang sebagai Ketua TPKK

"Ini kita sangat sayangkan, di saat penurunan pendapatan tetapi malah di anggarkan. Padahal anggaran untuk pandemi ini jauh lebih baik, seperti hal nya pembelian alat PCR yang memang kita butuhkan, Nakes kita, Kebutuhan oksigen kita,"ungkapnya. 

Lebih lanjut di terangkan oleh Jamal, bahwa nantinya dalam pembahasan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memang tidak di sebutkan pembelian mobil. Namun nantinya akan di bahas tidak secara rinci terkait dengan pembelian mobil tersebut. 

"Di dalam PPAS itu lah di bahas, walaupun tidak secara rinci di bunyikan pembelian mobil dinas, namun masuk dalam sarana dan prasarana kepala daerah," ungkapnya. 

"Sangat kita sayangkan Sekda sebagai TAPD tidak jeli terhadap anggaran yang di buat oleh bawahannya yang kita nilai ini sangat tidak tepat dalam kondisi pandemi. Bahkan mungkin mereka (Bupati dan wabup) tidak tau terkait adanya rencana anggaran mobil ini," tambahnya.

Di sisi lain, Jamal menegaskan bahwa dalam pembahasan Banggar, nantinya Ia akan menyampaikan kepada anggota DPRD untuk mengkaji ulang terkait dengan rencana ini. Menurutnya masih ada hal yang jauh lebih penting untuk di anggarkan terutama dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. 

"Nanti dalam pembahasan saya akan menyampaikan kepada rekan anggota banggar di DPRD untuk mempertimbangkan pembelian mobil dinas ini," pungkasnya.