Mahfud MD Sebut Ada yang Manfaatkan Masa Pandemi untuk Serang Pemerintah, Siapa?

Mahfud MD Sebut Ada yang Manfaatkan Masa Pandemi untuk Serang Pemerintah, Siapa?

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk menyerang pemerintah.

Menurut Mahfud, protes yang dilayangkan oleh kelompok tersebut tidak murni karena kondisi pandemi Covid-19.

Katanya, kelompok tersebut memang selalu menyerang setiap keputusan dan kebijakan pemerintah.

"Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Sabtu (24/7/2021).

"Ya masalahnya itu hanya ingin menentang saja, apa pun yang diputuskan pemerintah diserang, itu ada yang seperti itu," katanya.

Namun Mahfud tidak mengungkap secara lugas kelompok mana yang ia maksud. Namun, ia mengatakan, kelompok tersebut selalu melakukan provokasi dan mengganggap setiap kebijakan pemerintah salah.

Di sisi lain, Mahfud menyebut ada pula aspirasi masyarakat yang murni resah dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi.

Misalnya, mereka yang mengeluhkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat akan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

"Sehingga situasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang riil dialami, khususnya mengenai kehidupan ekonomi di dalam menghadapi serangan Covid ini," ujar Mahfud.

Mahfud mengeklaim, pemerintah pada prinsipnya terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat.

Namun, dalam konsisi pandemi Covid-19, aspirasi tersebut sebaiknya disalurkan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti melalui webinar, dialog di televisi, atau media sosial.

Ia juga menyebut, pemerintah mendengar semua aspirasi yang berkembang di masyarakat dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mengambil berbagai kebijakan penting.

"Bahwa tidak semua terakomodasi itu biasa, karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dan lain bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan, tapi semua sudah didengar," ujar Mahfud.

Baca juga: Aksi Nasional Jokowi End Game, Polda Metro Jaya: Rumah Sakit, Kuburan Sudah Penuh!

Baca juga: Kata Dirreskrimum Polda Jambi Soal Kasus Pemukulan yang Melibatkan Oknum Satpol PP Kota Jambi