PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli, Anggota DPR : Pemerintah Tidak Ada Pilihan Lain

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi diperpajang hingga akhir Juli 2021.

Padahal awalnya pemerintah hanya akan memberlakukan PPKM Darurat Sampai 20 Juli 2021.

Hal ini karena setiap harinya angka kasus Covid-19 makin tinggi.

Bahkan sudah beberapa hari terakhir ini Indonesia masuk dalam negara dengan tingkat kasus harian paling tinggi di dunia.

Menanggapi hal tersebut  anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo memahami bahwa situasi sulit dihadapi oleh pemerintah.

Namun, menurut Rahmad perpanjangan PPKM Darurat harus diambil demi kepentingan rakyat Indonesia.

"Saya kira bisa dipahami karena tidak ada alasan untuk tidak diperpanjang,

memang harus diperpanjang demi keselamatan jiwa masyarakat Indonesia memang harus diperpanjang," kata Rahmad saat dihubungi Tribunnews, Jumat (16/7/2021).

"Memang sulit situasinya, sangat sulit tapi demi keselamatan jiwa saya kira itu lebih dari segala-galanya," lanjutnya.

Baca juga: Terkuak Alasan 4.000 Orang China Pindah ke Timor Leste, Ternyata Banyak Dapat Pinjaman Utang

Rahmad juga memahami bahwa PPKM Darurat membuat tak nyaman masyarakat.

Pasalnya, pembatasan berdampak pada seluruh sendi kehidupan, terutama roda perekonomian.

Namun, perpanjangan PPKM Darurat harus diambil untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang saat ini masih tinggi.

"Alasan utama karena tentu faktor jiwa umat manusia, nyawa harus dilakukan perlindungan.

Itu terlihat kenapa paparannya (Corona) masih sangat tinggi, rumah sakit sudah penuh, kemudian juga masih banyak aktivitas di masyarakat dan mobilitas juga masih cukup tinggi sehingga ini menjadi pilihan yang harus dipilih pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Rahmad mengingatkan bahwa program bantuan sosial berbentuk tunai harus tepat sasaran dan tepat waktu.