Tugas Berat Menunggu Al Haris dan Abdullah Sani di Mata Mantan Wakil Gubernur Jambi

Oleh: Antony Zeidra Abidin, mantan Wakil Gubernur Jambi

BEGITU dilantik Rabu (7/7), tugas berat menunggu gubernur Al Haris dan pasangannya, wagub Abdullah Sani, menyelamatkan rakyat Jambi dari wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Angka kematian akibat wabah Covid-19 di Provinsi Jambi, masih cenderung meningkat. Ditandai dengan sejumlah kabupaten dan kota berada di zona merah dan orange.

Wabah secara nasional masih belum dapat dikendalikan. Masih berpotensi meluas saat ini maupun pasca PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diberlakukan 3-20 Juli 2021, di Jawa dan Bali.

Mencegah penularan, meningkatkan kapasitas dan pelayanan rumah sakit untuk menurunkan tingkat kematian serta menyukseskan program vaksinasi. Untuk itu, melalui visi dan misinya terpapar jelas dalam sejumlah program konkretnya.

Demikian juga dengan program pemulihan ekonomi serta upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Provinsi Jambi.

Program tersebut dituangkan dalam Program Jambi Mantap 2021-2024.

Untuk tahun pertama (2021) yang hanya 5 bulan, tentulah konsetrasi lebih banyak tertuju pada masalah Covid-19. Antara lain pembangunan rumah sakit khusus penanggulangan Covid-19, optimalisasi RSUD Raden Mattaher dan pembangunan gedung terpadu Palang Merah Indonesia.

Selanjutnya, waktu yang tesisa hanya 2,5 tahun lagi untuk melaksanakan program-program strategisnya.

Dengan demikian Al Haris harus bekerja ekstra lebih keras untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya yang tertuang dalam visi dan misi tersebut.

Yang menarik, Gubernur Jambi yang memulai karirnya dari strata kepangkatan (1 b) pegawai negeri dan jabatan pemerintahan (lurah) ini memiliki sejumlah program yang sangat berorientasi kepada kepentingan rakyat, khususnya di pedesaan.

Program andalan tersebut adalah: Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan).

Meliputi Dumisake transfer langsung sejumlah Rp89,6 miliar per tahun untuk 143 kecamatan, Rp110 juta per desa/kelurahan dan melalui OPD Rp87,7 miliar. Total sekitar Rp349,2 miliar per tahun.

Setiap kecamatan memperoleh Rp2,4 miliar. Dana-dana tersebut akan langsung mengalir ke rakyat di desa yang diharapkan dapat menggairahkan perekonomian rakyat.

Tak kalah penting pembangunan melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tahun 2022, berupa: pembangunan 1.000 tower, kartu cerdas biaya pendidikan SMA/SMK, subsidi BPJS.