Materi Tes CPNS 2021 TWK - Sistem Pemerintahan Parlementer yang Pernah Terjadi di Indonesia

Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini  karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial.

Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret tingginya akuntabilitas. 

Ketiga, kehidupan kepartaian  mendaapat peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai.

Pada periode ini 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partai serta para pendukungnya.

Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan sekali pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut  dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.

Kompetisi antar partai politik saat itu berjalan sangat intensif dan fair. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa ada lagi  tekanan atau rasa takut.

Kelima, masyarakatdapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali.

Masyarakat bisa melakukan tanpa rasa takut menghadapi risiko, meski mengkritik pemerintah dengan keras. Hal ini seperti dilakukan  Dr. Halim, mantan Perdana Menteri yang menyampaikan surat terbuka dengan kritikan sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno. Surat tersebut tertanggal 27 Mei 1955.

Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, sejumlah daerah yang mendapatkan otonomi yang cukup.

Daerah-daerah  memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak, dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Berlatih Soal

Setelah memahami materi di atas berikut rekomendasi link latihan soal CPNS 2021.

Berikut rekomendasi link tryout CPNS 2021