Materi Tes CPNS 2021 TWK - Sistem Pemerintahan Parlementer yang Pernah Terjadi di Indonesia

TRIBUNJAMBI.COM - Yuk belajar materi tes CPNS 2021, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)  tentang sistem pemerintahan parlementer.

Pengetahuan tentang TWK maka akan menambah kesempatan lulus dalam seleksi SKD CPNS 2021.

Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan parlementer ditandai dengan parlemen yang menguasai pemerintahan sehingga perannya sangat penting.

Dalam sistem pemerintahan parlementer maka kepala negara hanya jadi simbol negara berbeda dengan sitem pemerintahan presidensial yakni presiden memegang kuasa penuh terhadap jalannya pemerintahan.

Ciri sistem pemerintaha parlementer

Sistem pemerintahan posisi kepala parlementer dikuasai oleh perdana menteri sedangkan kepala negara dikuasai presiden atau Raja.

Kekuasaan eksekutif presiden ditentukan oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.

Negara yang menggunakan sistem parlementer, yakni Inggris, Jepang, Malaysia serta Singapura.

Bagaimana Dengan Indonesia

Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer pada 1949 hingga 1959.

Dilansir dari Kompas.com  Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Sebab saat itu hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia.

Berikut ini yang merupakan enam indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer:

Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik.

Perwujudan kekuasaan parlemen tertuang pada sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya kabinet diminta meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan. Misalnya Djuanda Kartawidjaja diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen.

Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini  karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial.

Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret tingginya akuntabilitas. 

Ketiga, kehidupan kepartaian  mendaapat peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai.

Pada periode ini 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partai serta para pendukungnya.

Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan sekali pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut  dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.

Kompetisi antar partai politik saat itu berjalan sangat intensif dan fair. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa ada lagi  tekanan atau rasa takut.

Kelima, masyarakatdapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali.

Masyarakat bisa melakukan tanpa rasa takut menghadapi risiko, meski mengkritik pemerintah dengan keras. Hal ini seperti dilakukan  Dr. Halim, mantan Perdana Menteri yang menyampaikan surat terbuka dengan kritikan sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno. Surat tersebut tertanggal 27 Mei 1955.

Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, sejumlah daerah yang mendapatkan otonomi yang cukup.

Daerah-daerah  memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak, dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Berlatih Soal

Setelah memahami materi di atas berikut rekomendasi link latihan soal CPNS 2021.

Berikut rekomendasi link tryout CPNS 2021