Korea Utara Dilanda Krisis Pangan, Harga 1 Kg Pisang Capai Rp 641 Ribu, Kim Kong Un Akui Hal Ini
Korea Utara dikabarkan sedang mengalami krisis pangan atau kekurangan bahan pangan. Hal itu langsung diakui oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.
Tomas, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara, mengungkapkan pandemi Covid-19 telah menyebabkan negara itu "kesulitan ekonomi yang drastis."
Tak hanya itu, perdagangan Korea Utara dengan China turun 90 persen pada Maret dan April.
Institut Pengembangan Korea, sebuah lembaga wadah pemikir yang dikelola pemerintah yang berbasis di Seoul, memperkirakan Korea Utara akan kekurangan 1,35 juta ton makanan tahun ini.
Korea Utara membutuhkan sekitar 5,75 ton makanan setiap tahun untuk memberi makan negaranya, kata lembaga itu.
Lembaga itu mengatakan, kekurangan tersebut disebabkan topan musim panas dan banjir.
Selain itu, petani di Korea Utara kekurangan peralatan pertanian.
Pandemi juga memaksa Korea Utara untuk menutup perbatasan daratnya.
Baca juga: Lowongan Kerja Pertamina Untuk S1, Ada 5 Posisi Menjanjikan yang Dibuka
Soal Kekurangan Pangan
Walaupun Kim Jong Un tak membeberkan secara jelas soal kekurangan pangan yang dihadapi Korea Utara, tampaknya situasi tersebut serius.
Pada April, KCNA menyebut Kim mendesak orang-orang untuk mengambil tindakan lainnya terkait "Maret yang sulit", saat berpidato di pertemuan politik tingkat atas.
Istilah "Maret yang sulit" mengacu pada periode kelaparan yang menghancurkan Korea Utara di awal 1900-an.
Kala itu, ekonomi Korea Utara menurun drastis setelah runtuhnya Uni Soviet, yang mengakhiri aliran bantuan ke negara itu.
Ratusan ribu orang, sebanyak 10 persen dari populasi negara, diperkirakan mati kelaparan.
Baca juga: Materi Tes CPNS 2021 TWK Pengamalan Sila Ke-1 Dalam Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperkirakan Korea Utara kekurangan sekitar 860 ribu ton makanan, cukup untuk persediaan lebih dari dua bulan.
Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Senin, FAO mengatakan Korea Utara secara resmi berencana mengimpor hanya sekitar seperlima dari makanan yang dibutuhkan, untuk menutupi kekurangan dalam negeri.