Breaking News:

WAWANCARA EKSKLUSIF

WAWANCARA EKSKLUSIF Abdul Kadir Jaelani, Jokowi Enggan Berhubungan dengan Israel

Normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel sejauh ini belum akan dilakukan. Itu karena Indonesia mendukung penuh terwujudnya kemerdekaan

Editor: Andreas Eko Prasetyo
Istimewa
HUBUNGAN DUA NEGARA - Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jaelani saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Sabtu (19/6/2021). (Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyud) 

*Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Buka-bukaan

TRIBUNJAMBI.COM - Normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel sejauh ini belum akan dilakukan. Itu karena Indonesia mendukung penuh terwujudnya kemerdekaan Palestina yang komprehensif dan diakui internasional.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jaelani, memaparkan normalisasi hubungan Indonesia-Israel belum dilaksanakan.

Hal tersebut bahkan telah ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat menghubungi pemerintah Palestina pada 16 Desember 2020.

"Pada 16 Desember, saat menghubungi pemerintah Palestina, Pak Jokowi mengatakan bahwa, terlepas dari dinamika di Timur Tengah, Indonesia tidak akan pernah melakukan normalisasi dengan Israel sampai terwujudnya kemerdekaan Palestina berdasarkan perdamaian yang komprehensif," kata Abdul Kadir Jailani saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Sabtu (19/6).

Sebagai negara non blok, Indonesia mengusung perdamaian antara Israel-Palestina bisa diwujudkan. Indonesia, kata Abdul, tidak bisa ambil kompromi bila ingin menuntaskan konflik panjang antara Israel-Palestina.

"Apabila kita ingin mendukung rakyat Palestina, maka kita harus bersikap seperti itu. Sikap yang lebih berkompromi, justru akan melunakkan, dan memperkuat posisi Israel dalam proses perundingan," jelas Abdul.

Sampai saat ini, konflik Israel-Palestina terus berlanjut lantaran empat isu krusial yang tak kunjung selesai.

Pertama adalah masalah rekognisi internasional atas Yerusalem sebagai ibu kota, kemudian batas negara antara Israel-Palestina harus mengikuti batas sebelum tahun 1967.

Ketiga mengenai masalah pemukiman Yahudi. Keempat, yang lebih sulit, adalah hak rakyat Palestina untuk bisa kembali ke rumah dan tanahnya yang telah diambil oleh Israel selama ini.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved