Sindiran Denny Siregar ke Anies Baswedan Kelewat Pedas: Gak Bisa Kerja, Tapi Mimpi Jadi Presiden!

Hal tersebut menyusul kabar Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo setuju jalur sepeda permanen itu dibongkar.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp28 miliar untuk membuat jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 kilometer tersebut.

"28 miliar rupiah, men.. Akhirnya harus dibongkar. Bahagia warganya, kaya kontraktornya." tulis Denny Siregar lewat akun @Dennysiregar7, Rabu (16/6/2021) pukul 7.17 malam, seperti dilansir Tribun-timur.com.

Cuitan Denny Siregar disertai link artikel berita tentang Kapolri setuju bongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta.

Kapolri Setuju Jalur Sepeda Permanen di Jakarta Dibongkar

Dilansir dari Kompas.com, Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya setuju jalur sepeda permanen di Jakarta itu dibongkar.

Namun, Listyo mengatakan, Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021).

Listyo menuturkan, untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat.

Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga.

Kemudian, jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, serta daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda.

"Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Pemerintah Daerah DKI. Para kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama," kata Listyo.

Harapannya, keberadaan jalur sepeda nantinya tidak akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain dan pengguna jalan lainnya.
"Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi, sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut," kata dia.

Adapun hal ini disampaikan Listyo merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang mengusulkan agar jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin dibongkar.

Sahroni berpendapat, keberadaan jalur sepeda tersebut dapat menciptakan diskriminasi antara pengguna sepeda road bike, sepeda seli, maupun pengguna jalan lainnya.