Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021, Ternyata Ini Alasannya

Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021, Ternyata Ini Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Jelang libur panjang Idul Adha, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil justru meminta pemerintah pusat meniadakannya.

Menurutnya, libur panjang akan mengundang kegiatan massal masyarakat yang berpotensi mendisrupsi upaya pengendalian Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

"PPKM mikro ini sangat baik selama tidak didisrupsi kegiatan massal. Karena itu kita merekomendasi agar pemerintah pusat, namanya libur panjang Idul Adha itu ditiadakan," kata Ridwan Kamil dalam webinar.

Diketahui Webinar itu bertajuk "Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dam Kepemimpinan di Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19" yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Penggemar Andin Ngadu ke Ganjar Pranowo Minta TV, Mau Nonton Ikatan Cinta: Suwe-suwe Ngajak Gelut

Baca juga: Balasan Rizieq Shihab Atas Replik JPU: Buang Waktu, Ocehan JPU Ngalor-Ngidul

Baca juga: Novel Baswedan Cs Desak KPK Jujur Soal Hasil TWK, 8 Poin Ini Minta Diumumkan

Kata Mantan Wali Kota Bandung itu, selama ini PPKM berskala mikro telah teruji ampuh dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

Hanya saja, efektivitas PPKM berskala mikro sedikit tercoreng akibat adanya kegiatan massal melalui momentum libur panjang.

Misalnya, sebelum perayaan Idul Fitri 2021, Jawa Barat mencatat tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit hanya sekitar 29 persen.

Akan tetapi, 14 hari setelah Idul Fitri 2021, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit melonjak tajam.

Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan massal yang bermuara dari adanya libur panjang.

"14 hari setelah Idul Fitri kita mengalami lompatan bahkan sekarang sampai ke angka 60-an persen dan beberapa daerah di atas 80 persen," kata Emil.

Emil menambahkan, PPKM berskala mikro sudah bisa menjadi standar dalam pengambilan keputusan karena telah terbukti efektivitasnya.

"Keterkendalian PPKM mikro itu sudah teruji dan bisa dijadikan standar," katanya.