Deretan Proyek Anies Baswedan yang Dibongkar Padahal Belum Lama Dibangun, Habiskan Dana Miliaran

Hal tersebut menyusul kabar Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo menyetujui pembongkaran jalur sepeda

Editor: Leonardus Yoga Wijanarko
Tribunnews.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Tujuannya hanyalah untuk mempercantik kota layaknya taman-taman lainnya di DKI Jakarta.

"Taman biasa. Itu rancangannya dari dinas pertamanan. Namanya kan nanti dinas pertamanan dan hutan kota. Jadi rancangan begitu sama seperti taman-taman yang lain. Tentu lah, memang untuk apalagi kalau bukan mempercantik," kata dia.

Namun kini, tempat berdirinya gabion hanya bersisa serpihan-serpihan batu.

Batu-baru berwarna krem, kehijauan, dan coklat hanya berserakan bercampur tanah berwarna coklat. Tanaman-tanaman yang dahulu menghiasi sekeliling gabion tak lagi ada.

Di lokasi yang sama, terdapat besi untuk kerangka panggung yang disusun maupun dijajarkan.

Tak jauh dari bekas lokasi instalasi gabion memang sudah berdiri satu panggung besar tepat di depan patung selamat datang dan satu panggung kecil di belakang.

Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsita mengatakan, pembongkaran ini hanya untuk sementara.

Di lokasi tempat berdiri gabion tersebut akan diperuntukkan bagi acara tahun baru.

"Iya sementara. Untuk persiapan penyelenggaraan acara tahun baru untuk warga jakarta di bundaran HI. Setelah itu akan dipasang kembali," tutur Suzi saat dihubungi wartawan, Kamis (26/12/2019).

4. Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin

Biaya: Rp 28 Miliar

Dilansir dari Kompas.com, Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya setuju jalur sepeda permanen di Jakarta itu dibongkar.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp28 miliar untuk membuat jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 kilometer tersebut.

Namun, Listyo mengatakan, Polri akan mencari formula terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah adanya jalur sepeda tersebut.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021).

Listyo menuturkan, untuk mencari solusi tersebut, Polri akan melakukan studi banding ke beberapa negara terdekat.

Ia menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja atau berolahraga.

Kemudian, jam pemberlakuan jalur sepeda, pengaturan luas wilayah jalur sepeda, serta daerah-daerah mana saja yang menerapkan jalur sepeda.

"Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Pemerintah Daerah DKI. Para kapolda di seluruh wilayah juga melakukan yang sama," kata Listyo.

Harapannya, keberadaan jalur sepeda nantinya tidak akan mengganggu kendaraan-kendaraan lain dan pengguna jalan lainnya. 
"Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi, sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut," kata dia.

Adapun hal ini disampaikan Listyo merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang mengusulkan agar jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin dibongkar.

Sahroni berpendapat, keberadaan jalur sepeda tersebut dapat menciptakan diskriminasi antara pengguna sepeda road bike, sepeda seli, maupun pengguna jalan lainnya.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," ujar politikus Partai Nasdem itu. (Tribunnews.com/ Kompas.com)

SUMBER: Tribun Timur

Baca juga: Pelaksanaan Festival Budaya Air Hitam Laut di Tanjabtim Tahun Ini Masih Belum Pasti Digelar

Sumber: Tribun Timur
Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved