Breaking News:

Berita Muarojambi

Warga Desa Senaung dan Penyengat Rendah Tolak Kapal Penambang Pasir Ilegal di Sungai Batanghari

"Kita tidak mau tau, apakah aktivitas nya sudah mendapatkan izin atau tidak dari pemerintah, kami warga Penyegat Rendah menolak mereka melakukan penye

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Hasbi
Warga Desa Senaung dan Penyengat Rendah Tolak Kapal Penambang Pasir Ilegal di Sungai Batanghari 

TRIBUNJAMBI.COM, MUAROJAMBI - Aktivitas penambangan pasir yang diduga belum mengantongi izin di perairan Penyegat Rendah Kota Jambi dan RT 06 Desa Senaung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muarojambi berhasil di usir oleh warga.

Pada aktivitas penyedotan pasir itu, sudah beroperasi selama dua hari dilokasi tersebut dan belum mendapatkan persetujuan dari warga Desa Senaung dan Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi.

Menurut keterangan Jakfar tokoh masyarakat Penyegat Rendah Kota Jambi, yang melakukan penyetopan di operasi kapal penambangan pasir tersebut mengatakan.

Pihak usaha tambang ini beralibi telah mendapatkan izin dari Desa Senaung, sementara dari Desa Senaung juga belum menyetujui adanya aktivitas tersebut.

"Hari ini kami datangi, kapalnya yang sedang operasi, kami sampaikan aktivitas nya disetop dan diperkenalkan tinggalkan lokasi penyedotan tersebut, karena aktivitasnya akan berdampak terbisanya bibir sungai Batanghari yang berada di daerah kami,"kata Jakfar Rabu (16/6/2021).

Terpantau dilokasi penolakan terhadap kapal penambangan pasir tersebut, selang berapa lama setelah didatangi warga, akhirnya kapal itu terpaksa berhenti dan bertolak ke stokpel penimbunannya berlokasi di Desa Penyegat Olak.

"Kita tidak mau tau, apakah aktivitas nya sudah mendapatkan izin atau tidak dari pemerintah, kami warga Penyegat Rendah menolak mereka melakukan penyedotan tersebut, tidak hanya kami yang menolak warga Desa Senaung juga menolak dengan penambangan itu,"ungkapnya.

Ia juga berharap kepada pemerintah yang berwenang dalam memberikan izin penambangan pasir di perairan daerahnya harus betul-betul dikaji dampak lingkungan dan warga sekitar aktivitas.

"Jagan sampai pelaku usaha terima uang, kami terima dampak buruk nya, dan tak dapat apa-apa,"tutupnya.

Baca juga: Usulan 6.000 Rumah Soal BSPS Pemkab Batanghari Belum Terima Kabar Baik

Baca juga: Tahun Ini Anggaran Program BSPS Naik, Ini Syarat Yang Harus Dilengkapi

Baca juga: Muhammad Yusuf Ternyata Punya Harta Segini, Jadi Sorotan Usai Sunat Hukuman Jaksa Pinangki 6 Tahun

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved