Ahok Buat Pejabat Pertamina Gigit Jari, Fasilitas Kartu Kredit yang Limitnya Rp 30 Miliar Dihapus

Ahok Buat Pejabat Pertamina Gigit Jari, Fasilitas Kartu Kredit yang Limitnya Rp 30 Miliar Dihapus

TRIBUNJAMBI.COM -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buat dewan komisaris dan direksi Pertamina gigit jari.

Bagimana tidak, saat Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Pertamina ia mengusulkan agar fasilitas kartu kredit dihapus.

"Iya saya usulkan dalam rapat," ujar Ahok seperti dikutip dari Kompas.com.

Hasilnya, usulan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi direksi dan dewan komisaris itu pun disetujui.

Kebijakan tersebut langsung berlaku sejak rapat RUPS Selasa (15/6/2021).

"Ini kan urusan operasional, yang perlu dicatat sebagai bagian dari RUPS yang dihadiri seluruh dekom (dewan komisaris) dan direksi Persero (Pertamina) sampai anak cucu perusahaan dan Kementerian BUMN," kata Ahok.

Selain itu, lanjut dia, kebijakan ini juga sudah didukung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Menteri BUMN (Erick Thohir) mendukung (kebijakan ini), karena Astra saja tidak berikan fasilitas kartu kredit (untuk para dewan komisarinya)," ungkap Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit berlaku untuk dewan direksi, komisaris, senior vice president, hingga pejabat level manajer di perseroan.

"Kebijakan itu berlaku untuk seluruh grup (Pertamina). Sejak kemarin (Selasa) berlaku," ujar Ahok seperti dikutip dari Tribunnew.com.

Tanpa adanya fasilitas kartu kredit, kata Ahok, semua tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan bisa diajukan ke perusahaan.

Sehingga tidak perlu menggunakan kartu kredit korporasi.

"Intinya tidak perlu pakai kartu kredit korporasi. Silakan pakai kartu kredit pribadi saja. Jika ada hubungan dengan pekerjaan (biaya) silakan minta ganti," ujar Ahok.

Ahok mengatakan penghapusan fasilitas kartu kredit untuk menghemat pengeluaran perusahaan.