Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong Sampai 6 Tahun Jadi 4 Tahun, Karena Mengaku Bersalah dan Menyesal
Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong Sampai 6 Tahun Jadi 4 Tahun, arena Jaksa Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM -- Masih ingat dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari?
Jaksa yang tersandung dalam kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang dipotong.
Kini tiba-tiba saja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman penjaranya selama bertahun-tahun.
Tak tanggung-tanggung hukuman Jaksa Pinangki dipotong selama 6 tahun.
Sehingga ia tinggal menjalani masa hukumannya selama 4 tahun.
Hal itu diputuskan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukumannya dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara.
Adapun pemotongan hukuman tersebut diputuskan majelis hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal.
Baca juga: Anggota DPRD Tanjab Barat Tersangka Kasus Pencurian Sawit, Budi Azwar Tetap Bekerja Seperti Biasa
Salah satunya, karena Jaksa Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
"Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa."
"Oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik," demikian disebutkan dalam laman putusan Mahkamah Agung (MA) seperti dilansir dari Antara, Selasa (15/6/2021).
Hakim juga mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan.
Pertimbangan lainnya yakni Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.
"Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab,
sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini," demikian yang tertulis dalam laman putusan MA.
"Bahwa tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang asas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat," lanjut tulisan tersebut.
Baca juga: Yunarto Wijaya Sebut Ganjar Pranowo Akan Dianggap Berkhianat dari PDIP, Survei SMRC Diluar Dugaan
Adapun putusan itu diambil oleh ketua majelis hakim Muhammad Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik pada tanggal 14 Juni 2021.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Pinangki terbukti bersalah melakukan tiga tindak pidana sekaligus dan memvonisnya 10 tahun penjara.
Pertama, Pinangki menerima uang suap 500.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra.
Kedua, Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 dollar AS atau setara Rp 5,25 miliar.
Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya,
dan Anita Kolopaking untuk menjanjikan uang 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa.
Baca juga: Seksinya Nagita Slavina Terlihat Tubuhnya Baby Bump, Harga Tas Istri Raffi Ahmad Bikin Gagal Fokus!
Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta agar Pinangki divonis empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.
Peran Jaksa Pinangki sebagai makelar kasus pun terungkap ketika hakim membeberkan bukti percakapan Jaksa Pinangki dengan mantan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.
Percakapan antara Jaksa Pinangki dengan Anita Kolopaking di aplikasi WhatsApp pada 26 November 2019 itu terkait kepengurusan grasi mantan Gubernur Riau Annas Maamun.
Annas merupakan terpidana kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di Provinsi Riau yang pernah mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo pada September 2019.
Grasi itu membuat masa hukuman Annas berkurang satu tahun.
Ia kini telah bebas sejak 21 September 2020.
Menurut hakim, percakapan itu menjadi bukti bahwa Pinangki sudah terbiasa mengurus perkara.
"Selain terkait dengan kasus Joko Soegiarto Tjandra, terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan saksi Dr Anita Dewi Kolopaking, khususnya terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan MA,” ungkap Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto. (*)
SUMBER : Kompas.com
