Mengapa Papua Nugini Dilepas Indonesia Sementara Papua Barat Dipertahankan? Ternyata Ini Alasannya
Papua Barat menjadi salah satu wilayah yang terus dipertahankan Indonesia sejak kemerdekaan. Lalu mengapa Papua Nugini bisa dilepas Indonesia?
lihat foto
Suku Dani yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Nugini (boredpanda.com)
Baca juga: Aturan dan Syarat Daftar CPNS 2021 Sesuai PermenPANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS
Papua Nugini dijajah oleh Inggris, sebelum pemerintahan Jerman dan Australia, sementara Papua Barat dijajah oleh Belanda.
Itulah yang menempatkan keduanya di jalur yang berbeda.
Pada tahun 1962, setelah menjadi sengketa dengan Belanda, penguasaan Papua Barat disepakati untuk dialihkan ke Indonesia dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat
Keterlibatan Amerika Serikat juga sebagai bagian dari strategi Perang Dingin AS untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh Soviet.
Sebelum itu, Australia sempat mendukung tawaran untuk Kemerdekaan Papua Barat, tetapi mundur karena logika keamanan Perang Dingin AS.
Kemudian, setelah konflik yang hampir menimbulkan perang, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York.
Baca juga: Cara Mengobati Batu Ginjal Secara Alami dengan Air Lemon, Sitrat Dapat Memecah Batu-batu Kecil
Selanjutnya, perjanjian itu menempatkan Indonesia di bawah Otoritas Eksekutif Sementara PBB hingga referendum yang memungkinkan semua orang dewasa Papua Barat untuk memutuskan nasib kemerdekaan mereka.
Referendum Papua Barat atau yang juga dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera itu dilaksanakan pada 14 Juli–2 Agustus 1969.
Namun sebelum itu, pada tahun 1967, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak 30 tahun dengan perusahaan pertambangan emas dan tembaga AS Freeport-McMoran untuk memulai penambangan di wilayah yang kaya sumber daya.
Selain itu, dua tahun kemudian, menurut para sejarawan, sejumlah orang dipilih sendiri untuk memilih di bawah pengawasan militer Indonesia dan memilih dengan suara bulat untuk tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia.
Tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pun disasarkan kepada Indonesia.
Indonesia dan perwakilannya di PBB sejak itu berulang kali menolak klaim pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Tuduhan itu juga disebut telah disebarkan oleh "gerakan separatis Papua".
