Kritikan Menohok PSI ke Menhan Prabowo, Minta Proyek Ambisius Rp1.750 Triliun Dihentikan
Kementerian Pertahanan berencana belanja Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) senilai Rp 1.750 triliun.
lihat foto
Kritikan Menohok PSI ke Menhan Prabowo, Minta Proyek Ambisius Rp1.750 Triliun Dihentikan
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto berencana belanja Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) senilai Rp 1.750 triliun.
Saat ini Rancangan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Alpahankam sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan.
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka menilai hal itu terlalu ambisius.
"Rencana anggaran untuk belanja alutsista sejumlah Rp1.750 trilliun sepertinya terlalu bombastis dan cenderung tidak memperhatikan kondisi keuangan negara dan rakyat yang sedang kesulitan di masa pandemi ini," kata Isyana Bagoes Oka, kepada wartawan, Senin (7/6/2021).
"Meski pihak Kemenhan menyatakan ini dalam bentuk pinjaman luar negeri, tetap saja di masa pandemi ini mengambil utang untuk keperluan senjata dirasa tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan nasional. Saat ini yang kita butuhkan adalah vaksin dan stimulan untuk UMKM agar roda ekonomi rakyat bisa bergerak,” imbuhnya.
Baca juga: Rencana Menhan Beli Alutsista Rp 1.750 Triliun Bocor, DPR Minta Prabowo Jelaskan
Baca juga: Jokowi Mau Tolong KPK Tapi Ditolak Partai dan DPR, Mahfud MD Sebut Banyak Koruptor Ketakutan
Baca juga: Banyak Nyawa Hilang Akibat Aksi Kejam KKB Papua, Bupati Puncak Gregetan Kini Ikut Turun Tangan
Isyana menambahkan dan membayangkan bahwa saat ini Tanah Air sedang menghadapi virus tapi kita justru berhutang untuk beli senjata. Dia pun mempertanyakan bagaimana rasionalisasi dari kebijakan ini.
PSI juga mengkritik transparansi rencana utang dan belanja alutsista oleh Kemenhan. Rakyat seharusnya bisa tahu mengenai hal tersebut.
"Kita itu sudah punya road map tentang Minimum Essential Force (MEF) kebutuhan alutsista nasional. Tiba-tiba muncul rencana utang ribuan triliun tanpa publik tahu akan beli senjata jenis apa, di mana dan bagaimana prosesnya? Kemenhan harus jelas apakah belanja itu sudah sesuai dengan road map MEF yang sudah dicanangkan. Supaya rakyat bisa kontrol," lanjut Isyana.
Lebih lanjut, Isyana mengatakan PSI secara tegas menolak rancangan Perpres ini.
"PSI menolak rancangan Perpres Alpahankam ini, selain karena tidak sensitif di masa pandemi, dilakukan dengan menambah utang negara, juga karena prosesnya tidak transparan," tandas Isyana.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PSI: Hentikan Proyek Ambisius Kemenhan Terkait Alpahankam.
